Pertemuan Panel KIKE di Vennas AIHII 2026

President University, 14 Oktober 2026.
Dihadiri oleh:
1. Muhadi Sugiono
2. Hafid Adim Pradana
3. Yulius Purwadi Hermawan
4. Agung Permadi

Agenda: Pembahasan rencana kegiatan KIKE untuk akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027.

Pokok Pembahasan:
– Rencana penyelenggaraan seminar mengenai Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan pembicara dari: (1) Dirjen AMEROP Kemlu RI, (2) Duta Besar UE untuk RI, dan (3) Salah satu anggota KIKE yang memiliki peminatan pada kerja sama ekonomi EU-Indonesia.
– Seminar IEU-CEPA akan dilakukan secara Hybrid (offline di UGM), pada minggu awal Desember 2026.
– Terkait anggota KIKE yang akan menjadi pembicara pada Seminar IEU-CEPA, Sekretaris KIKE bertugas menghubungi satu per satu anggota KIKE untuk mengkonfirmasi kesediaan sebagai pembicara.
– Selain Seminar IEU-CEPA, dalam waktu dekat, terdapat rencana untuk mengadakan kegiatan podcast “Researching Europe” dengan melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan riset mengenai Eropa.
– Pada awal tahun, terdapat rencana untuk membahas kurikulum pengajaran mata kuliah Eropa.

EU Migration Pact dan Masa Depan Mobilitas Indonesia-Eropa

Oleh: Firsty Chintya Laksmi Perbawani

Dosen Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur

Mahasiswa Doktoral S3 Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga

 

Pada 12 Juni 2026, Uni Eropa memasuki babak baru dalam tata kelola migrasinya. Pada tanggal tersebut, EU Pact on Migration and Asylum mulai diterapkan setelah melalui masa transisi selama dua tahun. Pact ini membawa perubahan terhadap cara Uni Eropa mengelola asylum, pemeriksaan di perbatasan, solidaritas antarnegaranya, hingga kerja sama dengan negara-negara di luar Eropa.

Selama ini, migrasi Eropa sering dipahami sebagai persoalan internal Uni Eropa. Perdebatan mengenai Schengen, pengungsi, asylum seeker, dan pengamanan perbatasan umumnya ditempatkan dalam konteks wilayah Eropa. Namun, arah kebijakan terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi Eropa semakin memiliki dimensi eksternal. Kerja sama dengan negara ketiga menjadi bagian penting dari upaya Uni Eropa menangani migrasi secara lebih komprehensif.

Pertanyaannya kemudian, apa arti perubahan tersebut bagi Indonesia?

 

Ketika Perbatasan Tidak Lagi Sekadar Garis Teritorial

Pact on Migration and Asylum tidak hanya berbicara tentang siapa yang dapat memasuki wilayah Uni Eropa. Kerangka tersebut juga menempatkan hubungan internasional sebagai bagian dari tata kelola migrasi. Uni Eropa mendorong kerja sama dengan negara asal, transit, dan tujuan untuk menangani irregular migration, migrant smuggling, returns, perlindungan migran, serta membuka jalur migrasi yang legal.

Dengan demikian, perbatasan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai garis geografis yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengelolaan perbatasan juga berlangsung melalui kebijakan visa, pertukaran data, kerja sama penanggulangan penyelundupan manusia, readmission, penguatan kapasitas negara mitra, serta berbagai bentuk kerja sama migrasi lainnya.

Konsep ini penting karena seseorang tidak selalu berhadapan dengan kebijakan perbatasan Eropa ketika sudah tiba di Eropa. Pengelolaan migrasi dapat dimulai jauh sebelumnya, melalui kerja sama dengan negara-negara yang berada di sepanjang jalur migrasi.

Uni Eropa sendiri pada 2026 menekankan pendekatan whole-of-route, yaitu kerja sama yang melibatkan negara asal, transit, dan tujuan. Pendekatan tersebut mencakup jalur legal dan ketenagakerjaan, perlindungan, sistem asylum, data migrasi, serta kerja sama di sepanjang rute migrasi.

Karena itu, ketika membicarakan “perbatasan Eropa”, kita tidak lagi hanya membicarakan Schengen atau Frontex. Kita juga perlu melihat hubungan antara kebijakan migrasi Eropa dengan negara-negara di luar wilayah Uni Eropa.

 

Indonesia Sudah Berada dalam Percakapan Itu

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru.

Ketika 10th EU-Indonesia Human Rights Dialogue di Brussel pada Juli 2024, hak-hak migran dan pengungsi menjadi salah satu isu yang dibahas. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bahkan mengajukan pertanyaan mengenai EU Pact on Migration and Asylum dan mendapatkan penjelasan dari Uni Eropa mengenai Pact tersebut, termasuk mengenai mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang terdapat di dalamnya.

Pembicaraan tersebut berlanjut dalam 11th EU-Indonesia Human Rights Dialogue di Yogyakarta pada Februari 2026, kedua pihak kembali membahas hak-hak migran dan pengungsi. Diskusi tersebut berlangsung dalam konteks bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama menghadapi persoalan pengungsi dari berbagai kawasan, termasuk Myanmar, Afghanistan, Somalia, dan Ukraina.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa migrasi telah memiliki tempat dalam hubungan UE-Indonesia. Isu ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari dialog politik dan hak asasi manusia antara kedua pihak.

Di tingkat kerja sama pembangunan, Uni Eropa juga secara eksplisit mencatat kerja sama dengan Indonesia dalam isu imigrasi melalui konteks regional Asia Tenggara. Fokusnya antara lain mendorong migrasi tenaga kerja yang reguler dan aman, memperkuat hak pekerja migran, meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta mengurangi kerentanan perempuan dan anak dalam rantai nilai di Asia Tenggara.

Artinya, Indonesia bukan sekadar pihak yang berpotensi terkena dampak kebijakan migrasi Eropa. Indonesia telah menjadi bagian dari ekosistem kerja sama migrasi tersebut.

 

Eropa Memperketat Perbatasan, tetapi Tetap Membutuhkan Pekerja

Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik.

Uni Eropa sedang memperkuat pengendalian terhadap irregular migration. Namun, pada saat yang sama, Eropa menghadapi persoalan demografi dan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, kebijakan migrasi Eropa tidak dapat dibaca hanya sebagai upaya mempersempit mobilitas manusia.

Ada kecenderungan menuju mobilitas yang semakin selektif.

Migrasi yang dianggap irregular berusaha ditekan melalui penguatan perbatasan, prosedur return, kerja sama dengan negara ketiga, dan pemberantasan migrant smuggling. Pada saat yang sama, jalur legal bagi pekerja dan tenaga terampil dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja Eropa.

Perubahan ini penting bagi Indonesia. Jika selama ini diskusi mengenai hubungan Indonesia-Eropa banyak ditempatkan pada perdagangan, investasi, pendidikan, dan konektivitas, mobilitas manusia berpotensi menjadi salah satu agenda yang semakin penting.

 

ASEAN dan Tantangan Mobilitas Tenaga Kerja

Indonesia tentu tidak menghadapi persoalan ini sendirian. Indonesia merupakan bagian dari ASEAN yang juga sedang membangun mekanisme untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan pengakuan kompetensi.

Pada Februari 2026, ASEAN dan Uni Eropa menyelenggarakan Peer Learning Workshop on Qualifications Frameworks. Salah satu tujuan utamanya adalah mendukung mobilitas pelajar dan pekerja serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengakuan kualifikasi antara kedua kawasan. Forum tersebut juga membahas perbandingan antara ASEAN Qualifications Reference Framework dan European Qualifications Framework.

ASEAN sendiri telah memiliki ASEAN Qualifications Reference Framework atau AQRF yang dirancang untuk membandingkan kualifikasi antarnegara ASEAN dan mendukung mobilitas pekerja. Kerangka tersebut juga menjadi bagian dari upaya ASEAN mengembangkan tenaga kerja yang lebih mobile dan kompetitif.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa agenda tersebut semakin penting. Dalam 29th ASEAN Labour Ministers Meeting (29th ALMM) pada Agustus 2026, negara-negara ASEAN membahas sertifikasi keterampilan untuk menuju pengakuan global. Mereka menekankan pentingnya sistem sertifikasi dan pengakuan keterampilan yang kredibel, transparan, serta mendukung mobilitas tenaga kerja. Indonesia termasuk negara yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dengan demikian, terdapat dua agenda yang berjalan secara bersamaan. Uni Eropa memperkuat tata kelola perbatasan dan pengendalian irregular migration, sementara ASEAN berupaya memperkuat mobilitas tenaga kerja melalui pengakuan keterampilan dan kualifikasi.

Pertemuan kedua agenda tersebut menjadi penting bagi Indonesia.

 

Indonesia Jangan Hanya Menjadi Negara Pengirim

Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu melihat mobilitas manusia bukan hanya dari perspektif negara pengirim tenaga kerja.

Indonesia memiliki kepentingan yang lebih luas: memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan, memastikan kompetensi mereka diakui, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, sekaligus membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke pasar global dengan posisi yang lebih kuat.

Kerja sama dengan Eropa karena itu perlu dibangun di atas dua agenda sekaligus. Pertama, perlindungan terhadap mereka yang bermigrasi. Kedua, pengembangan jalur mobilitas legal yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Pendekatan tersebut penting karena pengelolaan migrasi tidak dapat hanya berbicara tentang bagaimana mencegah manusia bergerak. Ia juga harus membicarakan bagaimana mobilitas manusia dapat berlangsung secara aman, tertib, legal, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Pada akhirnya, EU Migration Pact bukan hanya cerita tentang bagaimana Eropa menjaga pintunya, tetapi juga merupakan cerita mengenai bagaimana Eropa membangun hubungan dengan negara-negara di luar wilayahnya.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan memilih antara membuka atau menutup perbatasan. Tantangannya adalah memastikan bahwa kerja sama migrasi dengan Eropa tidak berhenti pada agenda pengendalian, tetapi juga memperkuat perlindungan, keterampilan, dan jalur mobilitas yang legal.

Ketika hubungan ASEAN dan Uni Eropa terus berkembang, masa depan kerja sama kedua kawasan tidak hanya akan ditentukan oleh arus barang, modal, dan teknologi. Arus manusia juga akan menjadi bagian penting dari hubungan tersebut.

Karena itu, sudah saatnya Indonesia melihat mobilitas manusia bukan sekadar sebagai persoalan perbatasan, melainkan sebagai bagian dari kepentingan strategis dalam hubungan Indonesia-Eropa.

 

Pelajaran dari Eropa : Jangan Tebang Hutan, Jual Karbon untuk Kemakmuran Bangsa

Oleh: Abdul Hamid
Ahli Peneliti Utama BRIN/BRIDA Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik, Lingkungan, Pertanian, dan Kehutanan

Perubahan iklim (global warming) bukan lagi ancaman masa depan. Ia telah menjadi kenyataan yang sedang dihadapi seluruh umat manusia. Bukan hanya mencairnya es di Kutub Utara atau naiknya permukaan laut, tetapi telah berubah menjadi krisis kesehatan, ekonomi, pangan, dan kemanusiaan.

Eropa telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Data World Health Organization (WHO) Regional Eropa menunjukkan bahwa lebih dari 61.000 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrem pada musim panas tahun 2022. Setahun kemudian, sekitar 47.500 orang kembali meninggal pada tahun 2023 di 35 negara Eropa akibat suhu yang semakin ekstrem. Angka tersebut berasal dari analisis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine dan dijadikan rujukan resmi WHO.

Fakta tersebut membuktikan bahwa pemanasan global bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi penyebab kematian massal.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menunggu sampai mengalami tragedi serupa?

Mengapa Dunia Takut Angka 1,5°C?

Banyak masyarakat bertanya, mengapa dunia selalu membicarakan kenaikan suhu 1,1°C atau 1,5°C? Apakah angka tersebut sekadar perkiraan?

Jawabannya, tidak.

Angka tersebut merupakan hasil pengukuran ilmiah yang dilakukan selama lebih dari 170 tahun melalui ribuan stasiun klimatologi di seluruh dunia, kapal pengamat cuaca, satelit, pelampung laut (ocean buoy), serta berbagai instrumen meteorologi modern. Seluruh data tersebut dianalisis oleh ribuan ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus mengevaluasi perubahan iklim.

Sebagai titik acuan, IPCC menggunakan rata-rata suhu bumi pada periode 1850–1900, yaitu masa sebelum revolusi industri menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas secara besar-besaran. Periode tersebut dianggap sebagai kondisi alami bumi sebelum manusia menghasilkan emisi karbon dalam jumlah sangat besar.

Berdasarkan perbandingan suhu saat ini dengan periode 1850–1900, IPCC menyimpulkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,1°C akibat aktivitas manusia.

Banyak orang menganggap kenaikan satu derajat sangat kecil. Padahal dalam ilmu iklim, kenaikan rata-rata global sebesar 1°C merupakan perubahan yang luar biasa besar karena terjadi pada seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun lautan.

Setiap tambahan 0,1°C akan meningkatkan frekuensi gelombang panas, banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, gagal panen, hingga penyebaran berbagai penyakit.

Karena itulah hampir seluruh negara di dunia melalui Perjanjian Paris Tahun 2015 bersepakat menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C, sebab apabila ambang tersebut terlampaui, risiko bencana diperkirakan meningkat secara drastis dan sebagian dampaknya bersifat permanen.

Indonesia Masih Beruntung

Di tengah ancaman tersebut, Indonesia sesungguhnya memperoleh karunia luar biasa.

Indonesia masih memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, menjadikannya salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia.

Hutan Indonesia bukan hanya rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer.

Semakin luas hutan yang dipertahankan, semakin besar karbon yang dapat diserap sehingga pemanasan global dapat ditekan.

Sayangnya, selama puluhan tahun hutan lebih sering dipandang sebagai sumber kayu daripada sebagai penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi jauh lebih besar.

Paradigma seperti ini harus segera diubah.

Jangan Lagi Bangga Menebang Hutan

Pembangunan kehutanan abad ke-21 tidak boleh lagi diukur dari banyaknya kayu yang diproduksi.

Nilai hutan yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuannya menjaga sumber air, mencegah banjir dan longsor, mempertahankan keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta menjaga stabilitas iklim.

Apabila hutan rusak, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari penjualan kayu.

Banjir, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, krisis air bersih, hingga meningkatnya penyakit akibat perubahan iklim akan menjadi beban ekonomi yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Saatnya Indonesia Menjual Karbon, Bukan Menjual Pohon

Dunia kini memasuki era ekonomi hijau (green economy).

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target penurunan emisi.

Indonesia justru memiliki modal terbesar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui perdagangan karbon (carbon trading).

Semakin luas hutan yang tetap lestari, semakin besar potensi pendapatan negara dari jasa lingkungan.

Karena itu, pemerintah harus menjadikan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber devisa strategis, bukan sekadar program pelengkap.

Menjaga hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebangnya.

Pohon yang tetap berdiri akan terus menghasilkan manfaat ekonomi melalui penyerapan karbon selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Saatnya Bertindak

Pemerintah perlu segera melakukan riset nasional secara komprehensif mengenai cadangan dan kemampuan serapan karbon pada seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk hutan lindung, hutan produksi, taman hutan raya, kawasan konservasi, serta ekosistem mangrove.

Data ilmiah tersebut menjadi modal utama agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam pasar karbon internasional.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, dan alih fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten.

Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang kini dibayar sangat mahal oleh Eropa.

Pelajaran itu sudah sangat jelas.

Ketika Eropa kehilangan puluhan ribu warganya akibat gelombang panas, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencegah bencana yang sama.

Hutan Indonesia adalah aset strategis bangsa.

Jangan wariskan hutan yang gundul kepada anak cucu.

Wariskan hutan yang tetap hijau, udara yang bersih, sumber air yang lestari, dan ekonomi hijau yang mampu menyejahterakan rakyat melalui perdagangan karbon.

Sejarah akan mencatat, apakah pemerintah hari ini dikenang sebagai generasi yang menyelamatkan hutan Indonesia atau justru generasi yang membiarkan benteng terakhir kehidupan itu hilang sedikit demi sedikit.

Sumber data:

– World Health Organization (WHO) Regional Europe, Heat and Health (2024).
– IPCC, Sixth Assessment Report (AR6) dan Special Report on Global Warming of 1.5°C.
– Nature Medicine (2024), penelitian tentang kematian akibat gelombang panas di Eropa tahun 2022–2023.
– Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, data luas kawasan hutan Indonesia sekitar 120 juta hektare

Presidensi Irlandia di Dewan Uni Eropa 2026: Potensi untuk Peningkatan Kerja Sama Uni Eropa – ASEAN

Ditulis oleh :

Paramitaningrum,

Departemen Hubungan Internasional, Binus University, Jakarta

 

Republik Irlandia memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026. Ini akan menjadi kesempatan ke-8 bagi negara ini untuk memegang posisi ini setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973.  Republik Irlandia terletak di Eropa barat laut, dengan populasi 5.356.000 jiwa. Negara ini berbatasan dengan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari wilayah Inggris. Negara ini menggunakan mata uang Euro dan mengakui bahasa Irlandia dan Inggris sebagai bahasa resmi

Selama 53 tahun keanggotaannya di Uni Eropa, Irlandia telah memainkan peran penting dalam proses integrasi kawasan Eropa seperti (1) menjadi tuan rumah pendirian Dana Pembangunan Regional Eropa (ERDF) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai wilayah di Eropa, (2) Badan Lingkungan Eropa (European Environmental Agency – EEA) pada tahun 1990 untuk menyediakan informasi independen tentang lingkungan, yang mencerminkan dorongan Irlandia untuk inisiatif “hijau” dikawasan, (3) peluncuran Sistem Moneter Eropa (European Monetary System -EMS) ditahun 1979, serta (4) penyempurnaan Mekanisme Sistem Pengawasan (Single Supervisory Mechanism – SSM, yang menjadi fondasi bagi rancangan sistem perbankan Uni Eropa untuk mencegah krisis keuangan dimasa mendatang (2013)

Selain itu, Kepresidenan Irlandia menjadi tuan rumah KTT Dublin Luar Biasa pada tahun 1990, yang berhasil mengintegrasikan bekas Jerman Timur ke dalam EEC, dan upacara penyambutan resmi untuk 10 negara dari Eropa Tengah dan Timur yang baru saja diterima menjadi anggota Uni Eropa. Ini menjadi upaya perluasan keanggotaan terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Pada saat yang sama, negosiasi pembentukan Frontex (Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa) dilakukan selama masa jabatan kepemimpinan Irlandia dan secara resmi diadopsi pada Oktober 2004.

Selama 6 (enam) bulan ke depan, Irlandia memegang kepemimpinan Dewan Uni Eropa dengan mengusung tema “Ní neart go cur le chéile – Kekuatan dengan persatuan,” dan berfokus pada daya saing, nilai-nilai, dan keamanan Eropa. Posisi Presidensi Dewan Uni Eropa ini bisa meperkuat keinginan Irlandia untuk lebih terlihat di kawasan dan juga di arena internasional, karena selama ini lebih dikenal karena hubungan tradisionalnya dengan Inggris, terutama pasca terjadinya Brexit, dan Amerika Serikat, yang menjadi tempat bermukim diaspora Irlandia & jumlahnya sekitar 10% dari total jumlah penduduk dinegara tersebut (UBIQUE, 2026).

Daya Saing dan Diversifikasi Perdagangan adalah pilar pertama dan paling menonjol yang dikembangkan dalam program kerja Kepresidenan Irlandia. Oleh karena itu, sebuah cetak biru yang disebut Peta Jalan Satu Eropa, Satu Pasar, (One Europe, One Market Roadmap), disepakati oleh Komisi Eropa , dan Parlemen Eropa pada April 2026 untuk menghilangkan hambatan di Pasar Tunggal, mengurangi beban regulasi, mendorong transformasi digital, dan memastikan persaingan yang adil bagi bisnis di seluruh Uni Eropa. Kepresidenan juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan kita dengan mitra global yang andal dan mendiversifikasi pasar kita (Kepresidenan Irlandia, 2026).

Dokumen Strategi Global Irlandia 2025 dan selanjutnya Global Irlandia 2040 menguraikan strategi jangka panjang negara ini untuk memperkuat kemitraan dengan AS dan Inggris, negara-negara Nordik-Baltik dan Balkan Barat, dan untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lainnya di Afrika, Asia Pasifik, Afrika, Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang (SIDS), Timur Tengah & Afrika Utara, dan untuk berpartisipasi aktif dalam forum multilateral seperti WTO, G20, OECD dan Uni Eropa. Kemitraan bilateral dan multilateral diatas akan membantu Irlandia mempromosikan kapasitasnya di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan jejak kaki digitalnya, dan memperkaya identitas Irlandia di kawasan dan dunia internasional.

Pilar kedua dari program kerja Kepresidenan Irlandia adalah nilai-nilai, yang sangat terkait dengan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. (Kepresidenan Irlandia, 2026). Kepresidenan Irlandia berfokus pada hak-hak anak dan minoritas serta anti-diskriminasi berdasarkan keyakinan agama atau keanggotaan kelompok etnis. Selain itu, Irlandia juga berupaya melakukan amandemen terhadap Peraturan Perlindungan Data Uni Eropa untuk lembaga dan badan Uni Eropa, yang mendukung implementasi kapasitas digital kawasan.

Aspek keamanan adalah pilar ketiga dari program kerja Kepresidenan Irlandia, yang mencakup komitmen untuk memperkuat pertahanan Uni Eropa, memajukan Strategi Keamanan Eropa yang baru, dan memperdalam keterlibatan Uni Eropa di Indo-Pasifik. Program Kepresidenan secara eksplisit mengidentifikasi Indo-Pasifik sebagai kepentingan strategis bersama dan berkomitmen untuk memperkuat kemitraan Uni Eropa di kawasan tersebut (Kepresidenan Irlandia, 2026).

Menanggapi hal tersebut, maka kepemimpinan Irlandia bisa memberikan kontribusi terhadap hubungan Uni Eropa – ASEAN. Pertama, kontribusi dan pengalamannya dalam penguatan institusional Uni Eropa di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, serta posisinya sebagai negara kecil di kawasan Eropa, membantu Irlandia menguatkan perannya di dalam hubungan Uni Eropa – ASEAN, dan mendukung pelaksanaan agenda perdangangan dan lingkungan hidup global Uni Eropa, seperti implementasi kemitraan strategis Uni Eropa – ASEAN  serta  Kebijakan Kesepakatan Hijau (Green Deal) antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota ASEAN.

Kehadiran Republik Irlandia di Asia Tenggara juga ditandai dengan keberadaan enam kedutaan besarnya yakni Indonesia (merangkap untuk perwakilan ASEAN dan Timor Leste), Filipina Malaysia, Singapura (merangkap untuk perwakilan Brunei Darussalam), Thailand (merangkap perwakilan untuk Myanmar), Vietnam (merangkap untuk perwakilan Kamboja & Laos) untuk mengintensifkan interaksi bilateralnya  dengan negara-negara ASEAN.

Kedua, komitmen Republik Irlandia terhadap  nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, ditambah pengalaman negara ini di forum multilateral seperti PBB, dapat mendukung kelancaran dialog dan implementasinya, antara Uni Eropa dan ASEAN. Upaya ini juga mengacu pada pelaksanaan  Pertemuan Tingkat Menteri ke 25 ASEAN – UE (The 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting) dan Dialog Kebijakan bidang HAM ke-6  ASEAN  – UE  (6th EU- ASEAN Policy Dialogue on Human Rights) yang menunjukkan dukungan terhadap kerjasama & promosi antar kedua kawasan (ASEAN-EU Joint Statement, 2026). Hal ini juga didukung oleh peran aktif pemerintah melalui Irish  Aid and beberapa NGO Irlandia dalam beberapa kegiatan di negara-negara Asia Tenggara. Perhatian Republik Irlandia terhadap hak anak-anak dan kelompok minoritas menjadi masukan bagi upaya negara-negara ASEAN dalam menangani isu tersebut.

Ketiga, fokus Irlandia dalam isu keamanan, didukung oleh posisi netralnya di kawasan Eropa (tidak terlibat dalam NATO namun berkontribusi dalam EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP)) untuk manajemen krisis & pemeliharaan perdamaian. Negara ini juga aktif terlibat dalam  Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB sejak tahun 1958.

Terkait dengan hal tersebut, melalui kemitraan Uni Eropa – ASEAN, Irlandia berpartisipasi dalam implementasi strategi Uni Eropa di Indo Pasifik (2021). Karena disini disebutkan bahwa ASEAN sebagai ‘pillar utama’ keterlibatan Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri juga tetap berpegang pada sentralitas ASEAN (ASEAN centrality) dalam arsitektur keamanan dan tetap melakukan dialog keamanan dengan Uni Eropa untuk isu keamanan maritim, ancaman hybrid dan keamanan siber.

 

Ekonomi Kelangsungan Hidup Negara-Negara Kecil: Bagaimana Negara-Negara Kecil Eropa Membangun Kekuatan Ekspor

Oleh Irwan Iskandar, MA

Sebuah Teka-Teki yang Layak Dipecahkan

Ada sebuah pertanyaan yang telah mengganggu selama berminggu-minggu. Sebagai dosen Hubungan Internasional di Universitas Riau yang berspesialisasi dalam ekonomi politik, ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bagaimana negara-negara tumbuh, bersaing, dan terkadang goyah. Tetapi data di hadapannya menceritakan kisah yang tampaknya hampir terbalik.

Mengapa negara-negara terkecil di Eropa secara konsisten mengungguli negara-negara tetangganya yang lebih besar?

Sementara Duta Besar Pribadi telah melukiskan gambaran yang jelas tentang manuver diplomatik dan posisi strategis, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi, sesuatu yang melampaui kebijakan luar negeri yang cerdas dan menyentuh fondasi bagaimana negara-negara ini mengatur perekonomian mereka.

Negara-negara kecil tidak hanya menjadi diplomat yang cerdas. Mereka mengejar industrialisasi yang agresif. Yang terjadi selanjutnya adalah kelas master dalam strategi ekonomi, disampaikan melalui angka-angka yang menceritakan kisah yang lebih menarik daripada pidato politik mana pun.

 

Angka-Angka yang Mengubah Segalanya

Melihat statistik, tampak hampir tidak dapat dipercaya pada pandangan pertama. Slovakia, negara yang terkurung daratan dengan hanya 5,4 juta penduduk, memperoleh 85,1% output ekonominya dari ekspor. Hongaria tidak jauh tertinggal dengan 88%. Dan Siprus, pulau kecil Mediterania dengan 1,3 juta penduduk, memimpin dengan angka yang menakjubkan yaitu 96,69%.

Untuk setiap dolar aktivitas ekonomi di Siprus, sembilan puluh tujuh sen bergantung pada penjualan sesuatu kepada orang lain. Negara-negara ini tidak hanya berdagang—mereka hidup dan bernapas karenanya. Sebagian besar ekonom akan mengatakan bahwa tingkat ketergantungan ekspor ini merupakan kerentanan. Jika permintaan global melemah, jika jalur pelayaran ditutup, jika mitra dagang menjadi proteksionis—ekonomi ini akan hancur. Tetapi, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini bukan kelemahan. Ini adalah strategi yang disengaja.

Bayangkan seperti ini: ketika kita terpojok, kita akan berjuang lebih keras. Negara-negara kecil ini tidak memiliki sumber daya alam untuk diandalkan. Tidak ada pasar domestik yang luas untuk meredam guncangan ekonomi. Tidak ada populasi besar untuk menghasilkan permintaan internal. Mereka harus bersaing atau, mereka akan lenyap. Dan karena itu, mereka membangun seluruh perekonomian mereka di sekitar hal tersebut.

 

Permainan Spesialisasi

Yang membuat negara-negara ini begitu sukses bukanlah hanya karena mereka mengekspor, tetapi apa yang mereka ekspor, dan bagaimana caranya.

Slovakia diam-diam telah menjadi produsen mobil paling produktif di dunia per kapita. Negara ini memproduksi lebih banyak mobil daripada jumlah penduduknya, menggunakan teknologi canggih yang menempatkannya di garis depan teknik otomotif. Berkendaralah melalui zona industri Bratislava dan Anda akan melihat pabrik Volkswagen, Kia, dan Peugeot yang ramai—masing-masing merupakan bukti dari negara yang mempertaruhkan segalanya untuk menjadi kekuatan manufaktur Eropa.

Hongaria mengambil jalur yang serupa, berfokus pada otomotif, TI, dan pengolahan makanan. Tetapi ada perbedaan penting: Hongaria menawarkan tarif pajak perusahaan terendah di Uni Eropa, hanya 9%. Ketika perusahaan multinasional menghitung di mana akan menempatkan operasi Eropa mereka, angka itu berbicara lebih keras daripada tawaran diplomatik apa pun. Hasilnya adalah banjir investasi asing yang mengubah Hongaria dari negara pasca-komunis yang berjuang menjadi pusat regional.

Republik Ceko memainkan permainan yang lebih panjang. Dengan 10,8 juta penduduk, negara ini memiliki skala untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi—dan memang telah melakukannya. Negara ini dengan cepat menjadi pusat industri teknologi tinggi di Eropa: bioteknologi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan. Tidak seperti negara-negara tetangganya, Republik Ceko memilih untuk tidak mengadopsi Euro, menjaga independensi kebijakan moneter sambil menikmati semua manfaat keanggotaan Area Schengen. Ini adalah pilihan strategis yang memberikan fleksibilitas kepada negara tersebut sambil mempertahankan integrasi.

Siprus mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika, pulau ini telah memanfaatkan lokasi strategisnya untuk menjadi gerbang investasi di berbagai sektor: teknologi keuangan, game, pertahanan energi, penelitian dan pengembangan, dan perusahaan rintisan. Yang membuat Siprus sangat menarik adalah tenaga kerjanya—berpendidikan tinggi, berbahasa Inggris, dan bersedia bekerja dengan upah yang kompetitif.

Masing-masing negara ini menemukan ceruknya. Mereka tidak mencoba bersaing dengan Jerman dalam segala hal. Mereka mengidentifikasi area di mana mereka dapat menang, dan mereka mencurahkan segalanya ke sektor-sektor tersebut.

 

Teka-Teki Integrasi

Mungkin bagian yang paling menarik adalah bagaimana negara-negara ini menavigasi integrasi Eropa. Pandangan umum adalah bahwa integrasi penuh, mengadopsi Euro, bergabung dengan zona bebas perbatasan Schengen, selalu menguntungkan. Tetapi data menunjukkan sesuatu yang lebih bernuansa:

 

  • Slovakia: Integrasi penuh (Schengen + Zona Euro)
  • Hongaria: Integrasi penuh (Schengen + Zona Euro)
  • Republik Ceko: Integrasi parsial (Schengen, tanpa Euro)
  • Siprus: Integrasi parsial (Zona Euro, tanpa Schengen)

 

Setiap negara memilih apa yang sesuai dengan keadaan spesifiknya. Tidak ada model yang cocok untuk semua.

Keputusan Republik Ceko untuk mempertahankan mata uangnya sendiri, misalnya, memberinya kendali atas kebijakan moneter yang tidak dinikmati Slovakia dan Hongaria. Ketika Zona Euro menghadapi krisis, bisnis Ceko masih dapat mengandalkan intervensi bank sentral. Sementara itu, Siprus memilih Euro tetapi tetap berada di luar Schengen, mempertahankan kontrol perbatasan yang lebih ketat sambil menikmati stabilitas mata uang yang diberikan oleh keanggotaan tersebut.

Ini bukanlah pilihan acak. Ini adalah keputusan strategis yang diperhitungkan, yang dibuat oleh negara-negara yang memahami persis apa yang mereka korbankan dan apa yang mereka peroleh sebagai imbalannya.

 

Cermin bagi Indonesia

Beralih ke Indonesia, angka-angka tersebut menceritakan kisah yang sangat berbeda. Ekspor Indonesia hanya mencapai 22,18% dari PDB-nya.

Angka itu dibandingkan dengan rasio 85-96% dari negara-negara kecil Eropa. Indonesia adalah negara dengan 280 juta penduduk, dengan sumber daya alam yang melimpah, basis manufaktur yang berkembang, dan potensi pasar domestik yang besar. Namun, Indonesia mengekspor kurang dari seperempat dari produksi domestiknya.

“Jika negara-negara kecil ini dapat mencapai rasio PDB ekspor 85-96%, mengapa kita tidak bisa?.” Ini membuat kita frustrasi dan rasa ingin tahu yang sama besarnya. Kita memiliki lebih banyak sumber daya. Lebih banyak penduduk. Lebih banyak segalanya.

Jawabannya, terletak pada perbedaan mendasar dalam orientasi ekonomi. Negara-negara kecil Eropa adalah ekonomi industri yang didorong oleh ekspor. Indonesia, terlepas dari ambisinya, sebagian besar tetap didorong oleh konsumsi. Kita memproduksi, tetapi kita mengonsumsi sebagian besar dari apa yang kita buat. Kita memiliki potensi untuk bersaing secara global, tetapi kita belum sepenuhnya melakukannya. Kuncinya adalah industrialisasi. Dan kunci industrialisasi adalah ekspor.

 

Pergeseran Pragmatis

Era ideologi dalam hubungan internasional telah berakhir. Perang Dingin, dengan aliansi kaku dan blok ideologisnya, telah digantikan oleh sesuatu yang lebih cair dan praktis. Era Perang Dingin di mana ideologi menggerakkan hubungan internasional telah berakhir. Diplomasi saat ini didorong oleh peluang ekonomi.

Pergeseran ini telah menciptakan peluang yang tampaknya mustahil hanya satu generasi yang lalu. Kerja sama pertahanan Slovakia dengan Indonesia, misalnya, tidak didasarkan pada keselarasan politik atau ideologi bersama. Kerja sama ini berakar pada kebutuhan konkret: Slovakia memiliki teknologi militer yang canggih, Indonesia perlu memodernisasi kemampuan pertahanannya; dan kedua negara mendapat manfaat dari pertukaran tersebut.

Logika yang sama berlaku untuk kemitraan keamanan siber, investasi otomotif, dan pertukaran pendidikan. Hubungan ini tidak dibangun atas dasar sentimen—melainkan atas dasar saling menguntungkan.

 

Keharusan Bertahan Hidup

Kelangsungan hidup suatu negara mengharuskan negara tersebut untuk mencoba setiap pendekatan yang mungkin dilakukan, tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga menjadi lebih maju. Negara-negara kecil di Eropa ini menunjukkan kepada kita bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Ada sesuatu yang hampir bersifat Darwinian dalam perspektif ini. Di dunia di mana yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin tertinggal, negara-negara kecil di Eropa telah menemukan cara untuk bersaing. Mereka melakukannya melalui spesialisasi, melalui kemitraan strategis, melalui industrialisasi yang agresif, dan melalui fokus yang tiada henti pada pertumbuhan yang didorong oleh ekspor.

Mereka telah membuktikan bahwa kelangsungan hidup bukanlah soal ukuran, tetapi soal strategi.

 

Pelajaran di Dunia yang Berubah

Bagi Indonesia, dampaknya jelas. Kita dapat terus mengandalkan sumber daya alam dan pasar dalam negeri, dan merasa nyaman dengan status kita sebagai negara “besar”. Atau kita bisa belajar dari negara-negara kecil di Eropa dan menerapkan visi ekonomi yang lebih ambisius.

Data menunjukkan bahwa hal ini bukan hanya sekedar peluang yang terlewatkan, tetapi juga merupakan kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja perekonomian global. Negara-negara kecil di Eropa tidak hanya bertahan; mereka juga berkembang. Dan mereka melakukannya dengan melakukan hal yang selama ini enggan dilakukan oleh Indonesia: bersaing secara agresif di panggung global.

Pertanyaannya bukanlah apakah Indonesia dapat menyamai rasio ekspor mereka. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia mencoba.

KIKE Sukses Gelar Diskusi Bulanan Seri #4, Kupas Tuntas Strategi Diplomasi Negara Kecil di Eropa

YOGYAKARTA – Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) sukses menyelenggarakan Diskusi Bulanan Seri #4 secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Sabtu (20/06/2026). Mengangkat tema “Small States, Big Strategies: Diplomasi, Political Economy, dan Hubungan Eksternal Negara Kecil di Eropa”, acara ini berhasil menarik perhatian dan antusiasme tinggi dari para peserta.

Diskusi kali ini menghadirkan narasumber utama yang sangat kompeten di bidangnya, yakni Dr. Pribadi Sutiono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Slovakia periode 2021-2026. Dalam sesi pemaparannya, Dr. Pribadi membedah secara mendalam bagaimana negara-negara berukuran kecil di Eropa mampu bermanuver dan bertahan di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. Beliau menyoroti strategi diplomasi dan pemanfaatan integrasi ekonomi politik kawasan yang membuat negara-negara tersebut tetap memiliki daya tawar yang signifikan.

Untuk memperkaya wawasan peserta, diskusi ini juga menghadirkan Irwan Iskandar, S.IP., MA, Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Riau, yang bertindak sebagai komentator pendamping. Dalam sesinya, Bapak Irwan memberikan ulasan kritis serta tambahan perspektif akademis yang mengontekstualisasikan manuver negara-negara kecil Eropa tersebut dengan kajian Hubungan Internasional secara lebih luas.

Rangkaian diskusi selama kurang lebih dua jam ini berjalan dengan sangat lancar dan interaktif. Atmosfer akademis yang positif sangat terasa pada sesi tanya jawab.

Melalui kegiatan ini, KIKE berharap dapat terus memperluas pemahaman dan memantik diskursus yang lebih komprehensif mengenai dinamika Eropa kontemporer di kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama secara virtual.

Negara-Negara Kecil, Strategi Besar Bagaimana Negara-Negara Mini Eropa Menulis Ulang Aturan Kekuasaan

Oleh Dubes Dr. Pribadi Sutiono

Dalam panggung besar hubungan internasional, kita telah terbiasa mengamati para pemain besar. Ketika pikiran kita beralih ke pengaruh global, secara naluriah pikiran kita tertuju pada koridor kekuasaan Washington, birokrasi Beijing yang luas, atau tembok Kremlin Moskow. Bahkan di dalam Eropa, kita memusatkan pandangan kita pada mesin ekonomi Berlin, kehalusan diplomatik Paris, atau kekuatan finansial London.

Namun, kita telah mencari di tempat yang salah. Drama sebenarnya, menurutnya, sedang berlangsung di antara para pemain yang begitu kecil sehingga hampir tidak terdaftar di peta mental kebanyakan orang.

 

Pandangan dari Kantor Duta Besar

Siprus pada tahun 2026 adalah sebuah negara yang begitu kecil sehingga bisa muat di wilayah metropolitan Jakarta beberapa kali lipat. Sebuah negara dengan hanya 1,3 juta penduduk, lebih kecil dari banyak kota di Indonesia, memegang jabatan presiden bergilir Dewan Uni Eropa. Namun di sinilah ia berada, menengahi perjanjian, menetapkan agenda, dan membentuk kebijakan yang memengaruhi setengah miliar warga Eropa.

Kecil itu indah. Tetapi dalam hubungan internasional, kecil tidak selalu menjadi batasan. Slovakia, sebuah negara Eropa lain yang jarang menjadi berita utama, berperan jauh di atas kelasnya. Negara ini memproduksi lebih banyak mobil per kapita daripada negara lain manapun di bumi. Kemampuan keamanan siber-nya melegenda. Dan diam-diam telah menjadi salah satu mitra Indonesia yang paling berharga di Eropa, menandatangani satu-satunya perjanjian kerja sama pertahanan di benua itu dengan Jakarta.

Pertanyaannya, bagaimana?

 

Tiga Jalan Menuju Pengaruh

Seperti kelas master dalam improvisasi strategis, negara-negara kecil Eropa telah mengembangkan tiga strategi bertahan hidup yang berbeda, masing-masing sangat sesuai dengan keadaan unik mereka, dan masing-masing membawa pelajaran yang sebaiknya diserap oleh Indonesia.

 

Manuver Institusional

Siprus memilih jalan pengaruh institusional. Tanpa kekuatan militer yang berarti dan ekonomi yang dapat ditelan seluruhnya oleh satu perusahaan Jerman, Siprus harus menemukan cara lain untuk menjadi penting. Jawabannya datang melalui Uni Eropa itu sendiri.

Dengan mengamankan kepresidenan Dewan Uni Eropa, Siprus memperoleh sesuatu yang tak ternilai harganya: enam bulan perhatian global. Enam bulan untuk menetapkan agenda. Enam bulan untuk memaksa negara-negara yang lebih besar untuk mendengarkan.

Siprus menggunakan posisi kepresidenan untuk meningkatkan profilnya. Mereka mendorong keras kerja sama pertahanan Eropa dan daya saing ekonomi. Tiba-tiba, semua orang harus memperhatikan pulau kecil ini.

Ini adalah langkah klasik negara kecil: memanfaatkan lembaga-lembaga yang dapat diakses untuk memperkuat suara mereka. Siprus memahami bahwa di Uni Eropa, setidaknya, kesetaraan formal di antara negara-negara anggota lebih dari sekadar fiksi yang sopan—itu adalah realitas yang dapat dieksploitasi.

 

Strategi Spesialisasi Ceruk

Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lituania—memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mencari keunggulan institusional, mereka membangun keahlian kelas dunia di bidang-bidang yang tidak mudah ditiru oleh negara-negara yang lebih besar.

Kisah ini dimulai pada tahun 2007, ketika infrastruktur digital Estonia mengalami serangan siber besar-besaran, yang secara luas diyakini berasal dari Rusia. Alih-alih hanya memperbaiki kerusakan dan melanjutkan, Estonia membuat pilihan strategis. Mereka akan menjadi sangat ahli dalam keamanan siber sehingga tidak ada yang dapat mengabaikan mereka.

Ketiga negara ini telah mempertajam spesialisasi mereka ke satu bidang. Mereka menciptakan kedutaan data, mereka menjadi pusat saraf keamanan siber Eropa. Ketika perang Ukraina dimulai, merekalah yang memimpin pertahanan siber Eropa.

Latvia menjadi tuan rumah Pusat Keunggulan Komunikasi Strategis NATO. Infrastruktur digital Estonia kini dianggap sebagai salah satu yang paling aman di planet ini. Lithuania telah menjadi pusat kerja sama keamanan regional.

Kehebatan pendekatan ini terletak pada keberlanjutannya. Anda tidak membutuhkan tentara yang besar atau ekonomi yang luas untuk menjadi yang terbaik di satu bidang yang sangat khusus. Anda hanya perlu cerdas, fokus, dan gigih.

 

Hedging Multi-Arah

Slovakia mewakili sesuatu yang lebih kompleks, tindakan penyeimbang yang memerlukan ketangkasan diplomasi yang luar biasa. Negara ini berada di pusat geografis Eropa, sebuah posisi yang secara historis berarti terjebak di antara kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Daripada memihak, Slovakia justru menganut apa yang disebut Duta Besar Pribadi sebagai strategi “Empat Sudut Kompas”.

Slowakia tidak ingin lagi disebut Eropa Timur. Mereka bersikeras pada Eropa Tengah. Dan itu bukan sekadar kesia-siaan dan ini adalah pernyataan strategis.

Negara ini memelihara hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga Barat seperti NATO dan UE sekaligus membina hubungan dengan negara-negara Selatan, khususnya di Asia Tenggara. Ketika Menteri Luar Negeri Slovakia mengunjungi Kamar Dagang Indonesia baru-baru ini, beliau datang dengan membawa peluang: insentif investasi, keuntungan logistik, dan sambutan hangat yang mengejutkan bagi dunia usaha di Indonesia. Mereka melihat ke luar Eropa,” jelas Dubes Pribadi. Dan itu menciptakan ruang bagi mereka.

Hasilnya? Slovakia telah menjadi pintu gerbang Indonesia menuju benua tersebut. Hubungan bilateral tersebut telah menghasilkan 22 perjanjian aktif sejak tahun 2022, investasi Slovakia di Indonesia melonjak 277% pada tahun 2024, dan pekerja migran Indonesia di Slovakia meningkat dari hanya 150 menjadi 1.650 selama masa jabatan Dubes Pribadi.

 

Teori di balik Praktik

Kita perlu membalikkan pendekatan akademis yang standar. Daripada memulai dengan teori dan kemudian mencari contoh, kita perlu mengamati contoh-contoh tersebut terlebih dahulu dan kemudian bertanya: kerangka teori apa yang menjelaskan apa yang kita lihat?

Jawabannya adalah “realisme neoklasik”—sebuah istilah bagus untuk sebuah gagasan sederhana: tekanan sistemik disaring melalui politik dalam negeri. Secara sederhana, tantangan global menciptakan peluang, namun hanya jika kepemimpinan, lembaga, dan kepentingan nasional suatu negara selaras untuk meraih peluang tersebut.

Pertimbangkan Eropa sekarang. Benua ini terhuyung-huyung akibat krisis yang saling tumpang tindih: perang Ukraina, kekurangan energi, inflasi, dan meningkatnya ketegangan antara AS dan sekutu-sekutunya di Eropa. Tekanan-tekanan ini menghasilkan gelombang nasionalisme dan populisme di seluruh kawasan. Tekanan sistemik di Eropa sangat besar. Dan ini memaksa negara-negara kecil untuk beradaptasi dengan cara yang benar-benar menguntungkan kita.

Pergeseran Slovakia ke arah Dunia Selatan, misalnya, bukan hanya soal ideologi, tetapi soal kelangsungan hidup. Ketika Eropa berada dalam kekacauan, diversifikasi hubungan menjadi masalah keamanan nasional. Dan bagi Indonesia, hal ini menciptakan sebuah pembukaan yang luar biasa.

 

Peluang Indonesia

Pengusaha Indonesia perlu untuk menjajaki peluang di Slovakia. Namun rekomendasi ini hanya mendapat tatapan kosong. Kadang-kadang pengusaha kita hanya mengenal Belanda, Jerman, Paris, London. Ini menimbulkan frustrasi. Saat di=berityahu tentang Slovakia, para pengusaha justru bertanya, “Mengapa pergi ke sana? Apa gunanya?’”

Jawabannya terletak pada aritmatika dasar. Slovakia berada di pusat Eropa. Mendirikan pusat logistik di sana berarti akses ke seluruh pasar Eropa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Biaya ekspor melalui Eropa Selatan hanya sepertiga dari biaya ekspor melalui Eropa Utara—sebuah perbedaan yang sangat penting ketika margin tipis.

Ada alasan Slovakia tidak mau lagi disebut Eropa Timur. Mereka telah berkembang pesat, dan mereka menawarkan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dibandingkan negara-negara tradisional. Peluangnya bukan hanya ekonomi. Industri maju di Slovakia, manufaktur otomotif, keamanan siber, teknologi pertahanan, bioteknologi, menawarkan jalur bagi perusahaan dan institusi Indonesia menuju pengetahuan dan kemitraan mutakhir.

Hasilnya sudah bisa dilihat. Kolaborasi pabrik baterai, perjanjian kerja sama pertahanan, kemitraan keamanan siber dengan BSSN. Ini bukan sekadar selembar kertas. Mereka adalah kemitraan hidup yang menguntungkan kedua belah pihak.

 

Pelajaran yang Terlupakan

Kita masih berpegang pada peta mental yang sudah ketinggalan jaman. Para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan bahkan akademisi di Indonesia sering kali mempunyai pandangan yang sangat terbatas terhadap Eropa. Kita memiliki kecenderungan untuk memperlakukan Eropa Timur sebagai sebuah monolit. Atau, lebih buruk lagi, kita bahkan tidak tahu di mana negara-negara ini berada. Namun negara-negara ini telah mengubah diri mereka sendiri, dan mereka menghubungi kita.

Indonesia sedang mengalami rasa berpuas diri yang berbahaya. Indonesia melihat dirinya sebagai sebuah negara besar, dan bertindak sesuai dengan pandnagan tersebut, mengandalkan ukuran dan sumber daya alam kami untuk menarik perhatian. Namun di dunia sekarang ini, pengaruh mengalir ke kelompok yang gesit, bukan hanya kelompok yang jumlahnya banyak.

 

Cara Melihat yang Baru

Berdasarkan dua puluh lima tahun pengalaman  dalam diplomasi, yang dibutuhkan saat ini adalah pragmatisme geopolitik. Dari Siprus hingga Slovakia, negara-negara kecil telah membuktikan bahwa pengaruh dibangun melalui pragmatisme, spesialisasi, dan jaringan—bukan sekadar kapasitas material.

Ini adalah pelajaran yang melampaui batas-batas Eropa. Di dunia di mana kekuasaan semakin menyebar, hierarki tradisional mulai runtuh, dan para raksasa semakin sulit mengendalikan permainan, para pemain kecil menunjukkan kepada semua orang bagaimana hal itu dilakukan. Bagi Indonesia, sebuah negara yang sering digambarkan sebagai negara yang “besar tapi belum besar”, implikasinya jelas: jika kita ingin menjadi berarti, kita perlu berpikir seperti negara-negara kecil. Kita perlu bersikap strategis, fokus, dan bersedia menjajaki kemitraan yang tidak konvensional.

Kita harus berhenti bertanya “Mengapa di sana?” dan mulai bertanya “Mengapa tidak?”

Muhadi Sugiono Attending the International Forum of Civil Society

 

This year marks the 80th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The network of Japanese NGOs, Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons, organized an international forum to abolish nuclear weapons with participants coming from Japan and abroad. Two representatives of the Nobel Peace Prize Laureates of 2017 and 2024, ICAN and Nihon Hidankyo, were among the participants and contributors in the forum. As a speaker, I participated in the forum discussing and promoting nuclear disarmament in East Asia. Another important agenda of the forum was a meeting with Japanese parliamentary members from different parties to discuss Japanese participation in the 3rd Meeting of the State Parties in New York in March 2025. After the end of the forum, I travelled to Hiroshima and Nagasaki at the invitation of the two cities’ NGOs. In the two cities, I visited the atomic bomb museums and peace memorial parks, met with cities’ mayors, gave talks as well as had dialogues with the hibakushas (the atomic bomb survivors) and the organizations engaged in the abolition of nuclear weapons. It was a privilege for me to have the opportunity to talk to and learn from the hibakushas and their organization, especially Nihon Hidankyo, the Nobel Peace Prize Laureate 2024 (Pict 6). They are the most authoritative to speak against nuclear weapons and contribute a lot to the demand for a world without nuclear weapons.

 

 

Press Release Seri Seminar #2 Perang dan Damai Di Eropa: Menegok ke Belakang, Menatap ke Depan

Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) kembali menyelenggarakan Seri Seminar #2. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini bertujuan mengoptimalkan penyebaran informasi dan menjadi media diskusi pengkaji Eropa di Indonesia. Seri Seminar #2 diselenggarakan pada Rabu, 30 November 2022 pukul 14.00-16.00 WIB yang dihadiri sebanyak 102 peserta.

Seri Seminar #2 kali ini menghadirkan 3 (tiga) pembicara, yaitu Aswin Ariyanto Azis, SIP, MDevSt (Anggota KIKE dan dosen Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya); Dr. Phill. Siti Rokhmawati Susanto, S.IP., MIR (Anggota KIKE dan dosen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga); Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D (Anggota KIKE dan dosen Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan). Diskusi dipandu oleh moderator Firsty Chintya Laksmi Perwabani, S.Hub.Int., M.Hub.Int (Anggota KIKE dan Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur).

Diskusi dibuka oleh Wakil Ketua KIKE Paramitaningrum, Ph.D. Paramitaningrum menyampaikan bahwa Seri Seminar hadir kembali masih dengan topik yang sama yakni konflik Rusia-Ukraina. Menurutnya konflik ini merupakan konflik yang mulltidisiplin karena berhubungan dan memiliki keterlibatan dengan isu Climate Change, Sosial, Migrasi, dan Budaya. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan membawa manfaat tidak hanya untuk para penstudi Kawasan Eropa.

Narasumber pertama Aswin Azis menyoroti dinamika Kerjasama Uni Eropa (UE)-Cina di tengah persaingan AS-Cina. Hubungan UE-Cina telah berlangsung sejak tahun 1975. Hubungan bilateral ini dilakukan karena kedua pihak saling membutuhkan sehingga diresmikan dalam bentuk Strategic Partnership (kemitraan strategis). Kedua pihak menerapkan kebijakan Unconditional Engagement atau hubungan perangkulan tanpa syarat, yang memberikan kemudahan untuk Cina mengembangkan pasarnya dan keterbukaan ekonomi. Hubungan ini telah memberikan banyak keuntungan khususnya bagi Cina, dan   tidak terlalu menguntungkan bagi UE sendiri, karena UE dirugikan dari sisi trade defisit dan Cina lebih diuntungkan dari hubungan perdagangan, berdasarkan data terakhir, di tahun 2021 trade deficit berada diangka 149 dan naik menjadi 269 di tahun 2022 atau sekitar lebih dari 100 Billion USD kenaikannya. Namun, lambatnya UE dalam melihat perubahan Cina yang menyebabkan berubahnya status hubungan Cina-UE menjadi competitive rival. Aswin juga menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan competitive rival diantaranya perubahan status Cina menjadi negara New Emerging Power dengan membuat tandingan melalui program Belt Road Initiative (BRI); Cina merangkul Rusia untuk menanggulangi dominasi dolar; dan membangun koalisi yang negatif dalam pemungutan suara di UN terkait perang Rusia dan Ukraina untuk abstain atau mendukung Rusia. Selain itu, melalui diplomasi yang kuat oleh Cina, Cina mulai melakukan tindakan yang kurang disetujui oleh UE, dimulai dari secara tertutup Cina mengajak Yunani untuk bergabung ke dalam China-CEE 17+1 Forum dan Italia bergabung ke BRI ditahun 2019.

Tak hanya itu, pandangan kebijakan luar negeri Cina terhadap UE yang menganggap UE lemah dan UE yang jauh lebih membutuhkan Cina daripada Cina yang membutuhkan UE. Hal ini ditunjukkan dengan keberanian Cina dalam melakukan pembatalan terhadap China-Uni Eropa Summit. Berbagai hal tersebut menjadi tantangan yang masuk ke dalam agenda UE terkait bagaimana menangani Cina dari aspek ekonomi dan politik. Menurutnya perang Rusia-Ukraina sebenarnya merupakan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS). Perubahan Cina telah membuat Eropa menyadari perbedaan value atau nilai antara keduanya. Namun, UE memiliki kesamaan tujuan dan value dengan AS, yaitu salah satunya pada nilai demokrasi melalui hubungan transatlantic relationship. Dengan tujuan untuk menangani Cina, AS mengajak UE untuk kerjasama dengan menerapkan Strategic Otonomi dan memasukan Cina di dalam Agenda NATO. Dalam hal ini, Aswin menegaskan bahwa perlu adanya Global China policy dan UE seharusnya berjalan dengan keputusannya atau tidak hanya sekedar mengulangi apa yang disampaikan AS.

Narasumber kedua Siti Susanto menyoroti bagaimana pengaruh perang dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masalah iklim. UE selalu menjadi yang pertama dan konsisten, serta menjadi pemimpin terkait isu perubahan iklim. UE membuat dan mengeluarkan Program Green Deal yang menjadi Rencana Ambisius Uni Eropa terkait Net Zero Emission 2050 dan memotong pengurangan emisi pada tahun 2030 dengan memutuskan hanya akan menghasilkan emisi 50%. Hal tersebut dilakukan dengan modalitas Renewable Energy Directives 2009 dan tambahan di 2018. Selain itu, program Green Deal dilakukan untuk mengurangi ketergantungan UE terhadap pasokan energi dari Rusia. Sebelumnya, energi khusunya Batu Bara yang dipasok oleh Rusia dari penggunaan ditahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 50% jika dibandingkan ditahun 2021. Rencana pengurangan penggunaan batu bara di UE telah diperhitungkan khususnya untuk setiap negara-negara UE terkait kapan waktunya untuk melepaskan diri dari impor batu bara yang dipasok oleh Rusia.

Selain itu, terjadinya Covid-19 juga telah melumpuhkan sektor ekonomi dan berlanjut dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Namun, UE tetap konsisten dalam mewujudkan target di dalam Green Deal. Kehadiran The Next Generation UE menekankan pada fokus terhadap digitalisasi single market, peningkatan ekonomi, dan lingkungan, yang masuk ke dalam strategi yang sangat masif dalam segi pendanan dengan anggaran dana sebesar 1 Triliun Euro. Perang Rusia-Ukraina telah membuat manuver dan meluncurkan REpower UE yang merupakan tindakan komitmen untuk mengurangi ketergantungan dengan Rusia. Selama perang berlangsung, minyak gas Eropa masih dipasok dari Rusia sebanyak 30% dengan harga yang tinggi sekitar 100 M pada saat Winter (musim dingin).  REpower juga di-dalamnya mengatur keputusan UE untuk tidak menjadikan Rusia sebagai pemasok energi utama dan mengakselerasi renewable energy source di UE dengan menjadikan Hidrogen dan Biometan menjadi pemasok energi di samping air, angin, dan solar. REpower juga mengubah Rusia sebagai supplier utama energi, ke beberapa negara yaitu Azerbaijan, Algeria, Norwegia, Qatar, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Namun, hal ini masih dipertimbangkan karena mengingat bagaimana cara mendapatkan sumber energinya apakah masih “Hijau”, dikarenakan beberapa negara baru yang menjadi pemasok energi, tengah menjadi Green Treater.

Narasumber ketiga Yulius Purwadi memfokuskan pada kondisi terkini melalui paparannya yang berjudul, “Russian and Ukraine War: lessons for Europe, challenges for G20”. Dalam Forum G20 kali ini, Uni Eropa berada di posisi yang berseberangan dengan Rusia. Beberapa sanksi yang merupakan inisiatif dari Uni Eropa berhasil dijatuhkan terhadap Rusia. Dalam negosiasi, Uni Eropa sangat berperan aktif dalam membangun konsensus jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang menjadi anggota Forum G20 (Italia, Jerman dan Prancis) maupun negara eropa lainnya (Belanda dan Spanyol). Namun dalam membangun konsensus tentang agresi dalam Ministerial Meetings, UE lebih memilih untuk tidak memberikan masukan. Menurut Yulius, UE tidak bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat karena UE tidak selalu sejalan dengan intervensi yang dikeluarkan Amerika Serikat dalam negosiasi forum G20. Di akhir pembahasan, Yulius menyebutkan beberapa kegagalan untuk membuat konsensus yang sangat terlihat jelas dari diksi geopolitik yang ada dalam Ministerial Statement or Communiques.

Selain itu, Yulius menjelaskan lebih lanjut bagaimana terganggunya kegiatan kenegaraan akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam closing statement, disebutkan bahwa “Kita tidak tahu kapan perang berakhir, namun jangan lelah untuk berharap agar perang ini akan segera berakhir karena negara yang paling unggul dalam perang adalah negara yang lebih mengutamakan kepentingan bersama”

Setelah narasumber menyelesaikan pemaparan, diskusi dilanjutkan agenda tanya-jawab antara peserta dengan narasumber. Diskusi berlangsung interaktif dan dua arah. Selanjutnya, kegiatan Seri Seminar #2 ditutup dengan foto bersama.

 

Press Release

Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Prodi HI Universitas Brawijaya dan KIKE

Sabtu, 15 Oktober 2022

Pukul 12:50 s/d 14:30 WIB


Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) kembali menyelenggarakan kolaborasi dengan Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya dalam rangka pengabdian masyakarat melalui Focus Group Discussion (FGD) Rancang Kegiatan Kelas Kolaboratif Mata Kuliah Studi kawasan Eropa Semester Ganjil 2022-2023. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting guna mengoptimalkan proses diskusi dengan memperhatikan jarak dari para partisipan. FGD ini diselenggarakan pada Sabtu, 15 Oktober 2022 pukul 12.50 – 14.30 WIB yang dihadiri oleh Perwakilan Universitas Brawijaya dan Partisipasi Kajian Eropa.

Focus Group Discussion Pengembangan Kapasitas Komunitas Indonesia untuk kajian Eropa (KIKE) dalam penyelenggaraan agenda kelas Eropa Integratif yang telah terlaksana kali ini dihadiri oleh Drs. Muhadi Sugiono, M.A selaku perwakilan dari KIKE dan merupakan Ketua Umum KIKE serta dihadiri juga oleh Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si (Rinda) perwakilan dari Universitas Brawijaya, yang merupakan Wakil Bendahara KIKE dan sekaligus moderator dalam kegiatan diskusi ini. Rinda menjelaskan bahwa program kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan KIKE untuk membangun terobosan dalam agenda pendidikan, amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kebijakan dari Rektor Universitas Brawijaya mengenai program kelas kolaboratif dan partisipatif.

Kegiatan Focus Group Discussion dibuka oleh Najwaa Ranaa Aqiilah selaku Master of Ceremony (MC). Setelah pembukaan oleh MC, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KIKE. Beliau menjelaskan bahwa program kolaborasi ini nantinya diharapkan bisa diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai universitas yang tidak hanya untuk mahasiswa Universitas Brawijaya saja, tetapi bisa diikuti oleh mahasiswa/i dari berbagai universitas yang berada di dalam komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE). Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi oleh Rinda terkait harapan dalam peningkatan kolaborasi, beliau juga menyampaikan beberapa poin tujuan dibentuknya program Kelas Studi Kawasan Eropa yaitu untuk menyelesaikan kendala penyelenggaraan forum pelajar Kajian Eropa terkait Isu-Isu Spesifik, menyelesaikan kendala komunitas, memenuhi dan membangun model kelas Integratif. Pengkaji studi Diplomasi Kota ini juga menyampaikan program kelas Eropa integratif pemetaan sister city/province antara kota-kota di Indonesia dan di Eropa, yang melibatkan mahasiswa anggota KIKE. Sister City merupakan program yang dapat membantu fungsi pemerintah dalam membina pemerintah daerah dan masyarakat lintas negara. Sister city sendiri saat ini masih sangat kurang dipahami pada kehidupan di masyarakat. Program Kelas Eropa Integratif ini dilakukan dengan tujuan kegiatan untuk memberikan literasi awal tentang salah satu sub kajian Eropa.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu masuk kedalam agenda Forum Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh Wishnu Mahendra Wiswayana, S.Sos., M.Si (Wishnu), peneliti Sister City dari Universitas Brawijaya, untuk memberikan kesempatan kepada partisipan acara ini terkait menyampaikan Feedback atas penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Rinda. Para Dosen dari Universitas Brawijaya memberikan beberapa masukan atau catatan melalui platform jamboard terkait program Kelas Eropa Integratif ini. Salah satu masukan dari peserta yang hadir dalam kegiatan FGD ini adalah terkait dengan total peserta yang dibuka untuk mahasiswa dalam kegiatan ini, serta bagaimana mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini benar-benar berpartisipasi, alokasi yang diberikan kepada setiap universitas dan bagaimana untuk menentukan jumlah kelompok untuk program kelas Eropa integratif ini.

Selain itu, Wishnu memberikan kesempatan kepada Ketua Umum KIKE untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Rinda. Adapun pertanyaan dari Ketua Umum KIKE, Muhadi, yaitu terkait dengan identifikasi mengenai sister city yang sudah dilakukan oleh kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Eropa, apakah sudah dilakukan oleh Rinda dan Tim untuk mengindetifikasi terkait hal ini? Serta sejauh mana signifikansi dari hal ini? Kemudian Muhadi menambahkan hal tersebut terkait dengan target dari adanya program ini yaitu apakah untuk mendorong munculnya sister city atau untuk memperkuat sister city yang ada? Setelah terdapat masukan dan pertanyaan, dilanjutkan respon dari Rinda yang menjawab beberapa hal terkait kuantitas peserta dan mekanisme untuk jumlah peserta, terdapat fokus pada tujuan kelas ini untuk membangun komunitas kecil terkait sister city minimal 1 orang perwakilan dari setiap Universitas. Selain itu, pemateri untuk kelas ini akan mengundang dari praktisi dan referensi pemateri tidak hanya dari lingkup Sosial Humaniora (Soshum), tetapi juga dapat dari eksakta. Adapun referensi pemateri beririsan dengan bidang kajian, yang dimana nantinya bapak/ibu dosen dapat bersedia untuk memberikan pengetahuannya terkait sister city kepada mahasiswa dan masyarakat. Kelas Eropa Integratif ini akan memberikan penugasan kepada mahasiswa yang berpartisipasi didalamnya dengan tugas yang ringan dan menyenangkan. Kelas ini juga disepakati oleh bapak/ibu dosen untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berpartisipasi  pada kelas ini dengan memberikan sertifikat dan penambahan nilai yang diberikan kepada mahasiswa/I didalam mata kuliah. Forum Group Discussion ini telah mencapai kesepakatan yakni kelas Eropa Integratif akan mulai berjalan pada pekan depan sampai dengan 5 minggu ke depan, dan untuk mahasiswa/I yang akan mengikuti kelas ini akan mendaftarkan  diri dengan mengisi Google Form dan harus mengikuti kelas hingga selesai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi penutup dan foto bersama.

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Prodi HI Universitas Brawijaya dan KIKE

Sumber : Arsip Panitia

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, dapat menghubungi KIKE (kike@kike.or.id) (MWMP).