Category Publikasi Anggota

Pelajaran dari Eropa : Jangan Tebang Hutan, Jual Karbon untuk Kemakmuran Bangsa

Oleh: Abdul Hamid
Ahli Peneliti Utama BRIN/BRIDA Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik, Lingkungan, Pertanian, dan Kehutanan

Perubahan iklim (global warming) bukan lagi ancaman masa depan. Ia telah menjadi kenyataan yang sedang dihadapi seluruh umat manusia. Bukan hanya mencairnya es di Kutub Utara atau naiknya permukaan laut, tetapi telah berubah menjadi krisis kesehatan, ekonomi, pangan, dan kemanusiaan.

Eropa telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Data World Health Organization (WHO) Regional Eropa menunjukkan bahwa lebih dari 61.000 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrem pada musim panas tahun 2022. Setahun kemudian, sekitar 47.500 orang kembali meninggal pada tahun 2023 di 35 negara Eropa akibat suhu yang semakin ekstrem. Angka tersebut berasal dari analisis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine dan dijadikan rujukan resmi WHO.

Fakta tersebut membuktikan bahwa pemanasan global bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi penyebab kematian massal.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menunggu sampai mengalami tragedi serupa?

Mengapa Dunia Takut Angka 1,5°C?

Banyak masyarakat bertanya, mengapa dunia selalu membicarakan kenaikan suhu 1,1°C atau 1,5°C? Apakah angka tersebut sekadar perkiraan?

Jawabannya, tidak.

Angka tersebut merupakan hasil pengukuran ilmiah yang dilakukan selama lebih dari 170 tahun melalui ribuan stasiun klimatologi di seluruh dunia, kapal pengamat cuaca, satelit, pelampung laut (ocean buoy), serta berbagai instrumen meteorologi modern. Seluruh data tersebut dianalisis oleh ribuan ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus mengevaluasi perubahan iklim.

Sebagai titik acuan, IPCC menggunakan rata-rata suhu bumi pada periode 1850–1900, yaitu masa sebelum revolusi industri menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas secara besar-besaran. Periode tersebut dianggap sebagai kondisi alami bumi sebelum manusia menghasilkan emisi karbon dalam jumlah sangat besar.

Berdasarkan perbandingan suhu saat ini dengan periode 1850–1900, IPCC menyimpulkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,1°C akibat aktivitas manusia.

Banyak orang menganggap kenaikan satu derajat sangat kecil. Padahal dalam ilmu iklim, kenaikan rata-rata global sebesar 1°C merupakan perubahan yang luar biasa besar karena terjadi pada seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun lautan.

Setiap tambahan 0,1°C akan meningkatkan frekuensi gelombang panas, banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, gagal panen, hingga penyebaran berbagai penyakit.

Karena itulah hampir seluruh negara di dunia melalui Perjanjian Paris Tahun 2015 bersepakat menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C, sebab apabila ambang tersebut terlampaui, risiko bencana diperkirakan meningkat secara drastis dan sebagian dampaknya bersifat permanen.

Indonesia Masih Beruntung

Di tengah ancaman tersebut, Indonesia sesungguhnya memperoleh karunia luar biasa.

Indonesia masih memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, menjadikannya salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia.

Hutan Indonesia bukan hanya rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer.

Semakin luas hutan yang dipertahankan, semakin besar karbon yang dapat diserap sehingga pemanasan global dapat ditekan.

Sayangnya, selama puluhan tahun hutan lebih sering dipandang sebagai sumber kayu daripada sebagai penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi jauh lebih besar.

Paradigma seperti ini harus segera diubah.

Jangan Lagi Bangga Menebang Hutan

Pembangunan kehutanan abad ke-21 tidak boleh lagi diukur dari banyaknya kayu yang diproduksi.

Nilai hutan yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuannya menjaga sumber air, mencegah banjir dan longsor, mempertahankan keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta menjaga stabilitas iklim.

Apabila hutan rusak, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari penjualan kayu.

Banjir, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, krisis air bersih, hingga meningkatnya penyakit akibat perubahan iklim akan menjadi beban ekonomi yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Saatnya Indonesia Menjual Karbon, Bukan Menjual Pohon

Dunia kini memasuki era ekonomi hijau (green economy).

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target penurunan emisi.

Indonesia justru memiliki modal terbesar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui perdagangan karbon (carbon trading).

Semakin luas hutan yang tetap lestari, semakin besar potensi pendapatan negara dari jasa lingkungan.

Karena itu, pemerintah harus menjadikan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber devisa strategis, bukan sekadar program pelengkap.

Menjaga hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebangnya.

Pohon yang tetap berdiri akan terus menghasilkan manfaat ekonomi melalui penyerapan karbon selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Saatnya Bertindak

Pemerintah perlu segera melakukan riset nasional secara komprehensif mengenai cadangan dan kemampuan serapan karbon pada seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk hutan lindung, hutan produksi, taman hutan raya, kawasan konservasi, serta ekosistem mangrove.

Data ilmiah tersebut menjadi modal utama agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam pasar karbon internasional.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, dan alih fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten.

Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang kini dibayar sangat mahal oleh Eropa.

Pelajaran itu sudah sangat jelas.

Ketika Eropa kehilangan puluhan ribu warganya akibat gelombang panas, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencegah bencana yang sama.

Hutan Indonesia adalah aset strategis bangsa.

Jangan wariskan hutan yang gundul kepada anak cucu.

Wariskan hutan yang tetap hijau, udara yang bersih, sumber air yang lestari, dan ekonomi hijau yang mampu menyejahterakan rakyat melalui perdagangan karbon.

Sejarah akan mencatat, apakah pemerintah hari ini dikenang sebagai generasi yang menyelamatkan hutan Indonesia atau justru generasi yang membiarkan benteng terakhir kehidupan itu hilang sedikit demi sedikit.

Sumber data:

– World Health Organization (WHO) Regional Europe, Heat and Health (2024).
– IPCC, Sixth Assessment Report (AR6) dan Special Report on Global Warming of 1.5°C.
– Nature Medicine (2024), penelitian tentang kematian akibat gelombang panas di Eropa tahun 2022–2023.
– Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, data luas kawasan hutan Indonesia sekitar 120 juta hektare

Presidensi Irlandia di Dewan Uni Eropa 2026: Potensi untuk Peningkatan Kerja Sama Uni Eropa – ASEAN

Ditulis oleh :

Paramitaningrum,

Departemen Hubungan Internasional, Binus University, Jakarta

 

Republik Irlandia memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2026. Ini akan menjadi kesempatan ke-8 bagi negara ini untuk memegang posisi ini setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973.  Republik Irlandia terletak di Eropa barat laut, dengan populasi 5.356.000 jiwa. Negara ini berbatasan dengan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari wilayah Inggris. Negara ini menggunakan mata uang Euro dan mengakui bahasa Irlandia dan Inggris sebagai bahasa resmi

Selama 53 tahun keanggotaannya di Uni Eropa, Irlandia telah memainkan peran penting dalam proses integrasi kawasan Eropa seperti (1) menjadi tuan rumah pendirian Dana Pembangunan Regional Eropa (ERDF) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai wilayah di Eropa, (2) Badan Lingkungan Eropa (European Environmental Agency – EEA) pada tahun 1990 untuk menyediakan informasi independen tentang lingkungan, yang mencerminkan dorongan Irlandia untuk inisiatif “hijau” dikawasan, (3) peluncuran Sistem Moneter Eropa (European Monetary System -EMS) ditahun 1979, serta (4) penyempurnaan Mekanisme Sistem Pengawasan (Single Supervisory Mechanism – SSM, yang menjadi fondasi bagi rancangan sistem perbankan Uni Eropa untuk mencegah krisis keuangan dimasa mendatang (2013)

Selain itu, Kepresidenan Irlandia menjadi tuan rumah KTT Dublin Luar Biasa pada tahun 1990, yang berhasil mengintegrasikan bekas Jerman Timur ke dalam EEC, dan upacara penyambutan resmi untuk 10 negara dari Eropa Tengah dan Timur yang baru saja diterima menjadi anggota Uni Eropa. Ini menjadi upaya perluasan keanggotaan terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Pada saat yang sama, negosiasi pembentukan Frontex (Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa) dilakukan selama masa jabatan kepemimpinan Irlandia dan secara resmi diadopsi pada Oktober 2004.

Selama 6 (enam) bulan ke depan, Irlandia memegang kepemimpinan Dewan Uni Eropa dengan mengusung tema “Ní neart go cur le chéile – Kekuatan dengan persatuan,” dan berfokus pada daya saing, nilai-nilai, dan keamanan Eropa. Posisi Presidensi Dewan Uni Eropa ini bisa meperkuat keinginan Irlandia untuk lebih terlihat di kawasan dan juga di arena internasional, karena selama ini lebih dikenal karena hubungan tradisionalnya dengan Inggris, terutama pasca terjadinya Brexit, dan Amerika Serikat, yang menjadi tempat bermukim diaspora Irlandia & jumlahnya sekitar 10% dari total jumlah penduduk dinegara tersebut (UBIQUE, 2026).

Daya Saing dan Diversifikasi Perdagangan adalah pilar pertama dan paling menonjol yang dikembangkan dalam program kerja Kepresidenan Irlandia. Oleh karena itu, sebuah cetak biru yang disebut Peta Jalan Satu Eropa, Satu Pasar, (One Europe, One Market Roadmap), disepakati oleh Komisi Eropa , dan Parlemen Eropa pada April 2026 untuk menghilangkan hambatan di Pasar Tunggal, mengurangi beban regulasi, mendorong transformasi digital, dan memastikan persaingan yang adil bagi bisnis di seluruh Uni Eropa. Kepresidenan juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan kita dengan mitra global yang andal dan mendiversifikasi pasar kita (Kepresidenan Irlandia, 2026).

Dokumen Strategi Global Irlandia 2025 dan selanjutnya Global Irlandia 2040 menguraikan strategi jangka panjang negara ini untuk memperkuat kemitraan dengan AS dan Inggris, negara-negara Nordik-Baltik dan Balkan Barat, dan untuk meningkatkan kerja sama dengan mitra lainnya di Afrika, Asia Pasifik, Afrika, Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang (SIDS), Timur Tengah & Afrika Utara, dan untuk berpartisipasi aktif dalam forum multilateral seperti WTO, G20, OECD dan Uni Eropa. Kemitraan bilateral dan multilateral diatas akan membantu Irlandia mempromosikan kapasitasnya di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan dan jejak kaki digitalnya, dan memperkaya identitas Irlandia di kawasan dan dunia internasional.

Pilar kedua dari program kerja Kepresidenan Irlandia adalah nilai-nilai, yang sangat terkait dengan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. (Kepresidenan Irlandia, 2026). Kepresidenan Irlandia berfokus pada hak-hak anak dan minoritas serta anti-diskriminasi berdasarkan keyakinan agama atau keanggotaan kelompok etnis. Selain itu, Irlandia juga berupaya melakukan amandemen terhadap Peraturan Perlindungan Data Uni Eropa untuk lembaga dan badan Uni Eropa, yang mendukung implementasi kapasitas digital kawasan.

Aspek keamanan adalah pilar ketiga dari program kerja Kepresidenan Irlandia, yang mencakup komitmen untuk memperkuat pertahanan Uni Eropa, memajukan Strategi Keamanan Eropa yang baru, dan memperdalam keterlibatan Uni Eropa di Indo-Pasifik. Program Kepresidenan secara eksplisit mengidentifikasi Indo-Pasifik sebagai kepentingan strategis bersama dan berkomitmen untuk memperkuat kemitraan Uni Eropa di kawasan tersebut (Kepresidenan Irlandia, 2026).

Menanggapi hal tersebut, maka kepemimpinan Irlandia bisa memberikan kontribusi terhadap hubungan Uni Eropa – ASEAN. Pertama, kontribusi dan pengalamannya dalam penguatan institusional Uni Eropa di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, serta posisinya sebagai negara kecil di kawasan Eropa, membantu Irlandia menguatkan perannya di dalam hubungan Uni Eropa – ASEAN, dan mendukung pelaksanaan agenda perdangangan dan lingkungan hidup global Uni Eropa, seperti implementasi kemitraan strategis Uni Eropa – ASEAN  serta  Kebijakan Kesepakatan Hijau (Green Deal) antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota ASEAN.

Kehadiran Republik Irlandia di Asia Tenggara juga ditandai dengan keberadaan enam kedutaan besarnya yakni Indonesia (merangkap untuk perwakilan ASEAN dan Timor Leste), Filipina Malaysia, Singapura (merangkap untuk perwakilan Brunei Darussalam), Thailand (merangkap perwakilan untuk Myanmar), Vietnam (merangkap untuk perwakilan Kamboja & Laos) untuk mengintensifkan interaksi bilateralnya  dengan negara-negara ASEAN.

Kedua, komitmen Republik Irlandia terhadap  nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, ditambah pengalaman negara ini di forum multilateral seperti PBB, dapat mendukung kelancaran dialog dan implementasinya, antara Uni Eropa dan ASEAN. Upaya ini juga mengacu pada pelaksanaan  Pertemuan Tingkat Menteri ke 25 ASEAN – UE (The 25th ASEAN-EU Ministerial Meeting) dan Dialog Kebijakan bidang HAM ke-6  ASEAN  – UE  (6th EU- ASEAN Policy Dialogue on Human Rights) yang menunjukkan dukungan terhadap kerjasama & promosi antar kedua kawasan (ASEAN-EU Joint Statement, 2026). Hal ini juga didukung oleh peran aktif pemerintah melalui Irish  Aid and beberapa NGO Irlandia dalam beberapa kegiatan di negara-negara Asia Tenggara. Perhatian Republik Irlandia terhadap hak anak-anak dan kelompok minoritas menjadi masukan bagi upaya negara-negara ASEAN dalam menangani isu tersebut.

Ketiga, fokus Irlandia dalam isu keamanan, didukung oleh posisi netralnya di kawasan Eropa (tidak terlibat dalam NATO namun berkontribusi dalam EU’s Common Security and Defence Policy (CSDP)) untuk manajemen krisis & pemeliharaan perdamaian. Negara ini juga aktif terlibat dalam  Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB sejak tahun 1958.

Terkait dengan hal tersebut, melalui kemitraan Uni Eropa – ASEAN, Irlandia berpartisipasi dalam implementasi strategi Uni Eropa di Indo Pasifik (2021). Karena disini disebutkan bahwa ASEAN sebagai ‘pillar utama’ keterlibatan Uni Eropa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri juga tetap berpegang pada sentralitas ASEAN (ASEAN centrality) dalam arsitektur keamanan dan tetap melakukan dialog keamanan dengan Uni Eropa untuk isu keamanan maritim, ancaman hybrid dan keamanan siber.

 

Ekonomi Kelangsungan Hidup Negara-Negara Kecil: Bagaimana Negara-Negara Kecil Eropa Membangun Kekuatan Ekspor

Oleh Irwan Iskandar, MA

Sebuah Teka-Teki yang Layak Dipecahkan

Ada sebuah pertanyaan yang telah mengganggu selama berminggu-minggu. Sebagai dosen Hubungan Internasional di Universitas Riau yang berspesialisasi dalam ekonomi politik, ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bagaimana negara-negara tumbuh, bersaing, dan terkadang goyah. Tetapi data di hadapannya menceritakan kisah yang tampaknya hampir terbalik.

Mengapa negara-negara terkecil di Eropa secara konsisten mengungguli negara-negara tetangganya yang lebih besar?

Sementara Duta Besar Pribadi telah melukiskan gambaran yang jelas tentang manuver diplomatik dan posisi strategis, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi, sesuatu yang melampaui kebijakan luar negeri yang cerdas dan menyentuh fondasi bagaimana negara-negara ini mengatur perekonomian mereka.

Negara-negara kecil tidak hanya menjadi diplomat yang cerdas. Mereka mengejar industrialisasi yang agresif. Yang terjadi selanjutnya adalah kelas master dalam strategi ekonomi, disampaikan melalui angka-angka yang menceritakan kisah yang lebih menarik daripada pidato politik mana pun.

 

Angka-Angka yang Mengubah Segalanya

Melihat statistik, tampak hampir tidak dapat dipercaya pada pandangan pertama. Slovakia, negara yang terkurung daratan dengan hanya 5,4 juta penduduk, memperoleh 85,1% output ekonominya dari ekspor. Hongaria tidak jauh tertinggal dengan 88%. Dan Siprus, pulau kecil Mediterania dengan 1,3 juta penduduk, memimpin dengan angka yang menakjubkan yaitu 96,69%.

Untuk setiap dolar aktivitas ekonomi di Siprus, sembilan puluh tujuh sen bergantung pada penjualan sesuatu kepada orang lain. Negara-negara ini tidak hanya berdagang—mereka hidup dan bernapas karenanya. Sebagian besar ekonom akan mengatakan bahwa tingkat ketergantungan ekspor ini merupakan kerentanan. Jika permintaan global melemah, jika jalur pelayaran ditutup, jika mitra dagang menjadi proteksionis—ekonomi ini akan hancur. Tetapi, ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini bukan kelemahan. Ini adalah strategi yang disengaja.

Bayangkan seperti ini: ketika kita terpojok, kita akan berjuang lebih keras. Negara-negara kecil ini tidak memiliki sumber daya alam untuk diandalkan. Tidak ada pasar domestik yang luas untuk meredam guncangan ekonomi. Tidak ada populasi besar untuk menghasilkan permintaan internal. Mereka harus bersaing atau, mereka akan lenyap. Dan karena itu, mereka membangun seluruh perekonomian mereka di sekitar hal tersebut.

 

Permainan Spesialisasi

Yang membuat negara-negara ini begitu sukses bukanlah hanya karena mereka mengekspor, tetapi apa yang mereka ekspor, dan bagaimana caranya.

Slovakia diam-diam telah menjadi produsen mobil paling produktif di dunia per kapita. Negara ini memproduksi lebih banyak mobil daripada jumlah penduduknya, menggunakan teknologi canggih yang menempatkannya di garis depan teknik otomotif. Berkendaralah melalui zona industri Bratislava dan Anda akan melihat pabrik Volkswagen, Kia, dan Peugeot yang ramai—masing-masing merupakan bukti dari negara yang mempertaruhkan segalanya untuk menjadi kekuatan manufaktur Eropa.

Hongaria mengambil jalur yang serupa, berfokus pada otomotif, TI, dan pengolahan makanan. Tetapi ada perbedaan penting: Hongaria menawarkan tarif pajak perusahaan terendah di Uni Eropa, hanya 9%. Ketika perusahaan multinasional menghitung di mana akan menempatkan operasi Eropa mereka, angka itu berbicara lebih keras daripada tawaran diplomatik apa pun. Hasilnya adalah banjir investasi asing yang mengubah Hongaria dari negara pasca-komunis yang berjuang menjadi pusat regional.

Republik Ceko memainkan permainan yang lebih panjang. Dengan 10,8 juta penduduk, negara ini memiliki skala untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi—dan memang telah melakukannya. Negara ini dengan cepat menjadi pusat industri teknologi tinggi di Eropa: bioteknologi, keamanan siber, dan kecerdasan buatan. Tidak seperti negara-negara tetangganya, Republik Ceko memilih untuk tidak mengadopsi Euro, menjaga independensi kebijakan moneter sambil menikmati semua manfaat keanggotaan Area Schengen. Ini adalah pilihan strategis yang memberikan fleksibilitas kepada negara tersebut sambil mempertahankan integrasi.

Siprus mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika, pulau ini telah memanfaatkan lokasi strategisnya untuk menjadi gerbang investasi di berbagai sektor: teknologi keuangan, game, pertahanan energi, penelitian dan pengembangan, dan perusahaan rintisan. Yang membuat Siprus sangat menarik adalah tenaga kerjanya—berpendidikan tinggi, berbahasa Inggris, dan bersedia bekerja dengan upah yang kompetitif.

Masing-masing negara ini menemukan ceruknya. Mereka tidak mencoba bersaing dengan Jerman dalam segala hal. Mereka mengidentifikasi area di mana mereka dapat menang, dan mereka mencurahkan segalanya ke sektor-sektor tersebut.

 

Teka-Teki Integrasi

Mungkin bagian yang paling menarik adalah bagaimana negara-negara ini menavigasi integrasi Eropa. Pandangan umum adalah bahwa integrasi penuh, mengadopsi Euro, bergabung dengan zona bebas perbatasan Schengen, selalu menguntungkan. Tetapi data menunjukkan sesuatu yang lebih bernuansa:

 

  • Slovakia: Integrasi penuh (Schengen + Zona Euro)
  • Hongaria: Integrasi penuh (Schengen + Zona Euro)
  • Republik Ceko: Integrasi parsial (Schengen, tanpa Euro)
  • Siprus: Integrasi parsial (Zona Euro, tanpa Schengen)

 

Setiap negara memilih apa yang sesuai dengan keadaan spesifiknya. Tidak ada model yang cocok untuk semua.

Keputusan Republik Ceko untuk mempertahankan mata uangnya sendiri, misalnya, memberinya kendali atas kebijakan moneter yang tidak dinikmati Slovakia dan Hongaria. Ketika Zona Euro menghadapi krisis, bisnis Ceko masih dapat mengandalkan intervensi bank sentral. Sementara itu, Siprus memilih Euro tetapi tetap berada di luar Schengen, mempertahankan kontrol perbatasan yang lebih ketat sambil menikmati stabilitas mata uang yang diberikan oleh keanggotaan tersebut.

Ini bukanlah pilihan acak. Ini adalah keputusan strategis yang diperhitungkan, yang dibuat oleh negara-negara yang memahami persis apa yang mereka korbankan dan apa yang mereka peroleh sebagai imbalannya.

 

Cermin bagi Indonesia

Beralih ke Indonesia, angka-angka tersebut menceritakan kisah yang sangat berbeda. Ekspor Indonesia hanya mencapai 22,18% dari PDB-nya.

Angka itu dibandingkan dengan rasio 85-96% dari negara-negara kecil Eropa. Indonesia adalah negara dengan 280 juta penduduk, dengan sumber daya alam yang melimpah, basis manufaktur yang berkembang, dan potensi pasar domestik yang besar. Namun, Indonesia mengekspor kurang dari seperempat dari produksi domestiknya.

“Jika negara-negara kecil ini dapat mencapai rasio PDB ekspor 85-96%, mengapa kita tidak bisa?.” Ini membuat kita frustrasi dan rasa ingin tahu yang sama besarnya. Kita memiliki lebih banyak sumber daya. Lebih banyak penduduk. Lebih banyak segalanya.

Jawabannya, terletak pada perbedaan mendasar dalam orientasi ekonomi. Negara-negara kecil Eropa adalah ekonomi industri yang didorong oleh ekspor. Indonesia, terlepas dari ambisinya, sebagian besar tetap didorong oleh konsumsi. Kita memproduksi, tetapi kita mengonsumsi sebagian besar dari apa yang kita buat. Kita memiliki potensi untuk bersaing secara global, tetapi kita belum sepenuhnya melakukannya. Kuncinya adalah industrialisasi. Dan kunci industrialisasi adalah ekspor.

 

Pergeseran Pragmatis

Era ideologi dalam hubungan internasional telah berakhir. Perang Dingin, dengan aliansi kaku dan blok ideologisnya, telah digantikan oleh sesuatu yang lebih cair dan praktis. Era Perang Dingin di mana ideologi menggerakkan hubungan internasional telah berakhir. Diplomasi saat ini didorong oleh peluang ekonomi.

Pergeseran ini telah menciptakan peluang yang tampaknya mustahil hanya satu generasi yang lalu. Kerja sama pertahanan Slovakia dengan Indonesia, misalnya, tidak didasarkan pada keselarasan politik atau ideologi bersama. Kerja sama ini berakar pada kebutuhan konkret: Slovakia memiliki teknologi militer yang canggih, Indonesia perlu memodernisasi kemampuan pertahanannya; dan kedua negara mendapat manfaat dari pertukaran tersebut.

Logika yang sama berlaku untuk kemitraan keamanan siber, investasi otomotif, dan pertukaran pendidikan. Hubungan ini tidak dibangun atas dasar sentimen—melainkan atas dasar saling menguntungkan.

 

Keharusan Bertahan Hidup

Kelangsungan hidup suatu negara mengharuskan negara tersebut untuk mencoba setiap pendekatan yang mungkin dilakukan, tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga menjadi lebih maju. Negara-negara kecil di Eropa ini menunjukkan kepada kita bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Ada sesuatu yang hampir bersifat Darwinian dalam perspektif ini. Di dunia di mana yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin tertinggal, negara-negara kecil di Eropa telah menemukan cara untuk bersaing. Mereka melakukannya melalui spesialisasi, melalui kemitraan strategis, melalui industrialisasi yang agresif, dan melalui fokus yang tiada henti pada pertumbuhan yang didorong oleh ekspor.

Mereka telah membuktikan bahwa kelangsungan hidup bukanlah soal ukuran, tetapi soal strategi.

 

Pelajaran di Dunia yang Berubah

Bagi Indonesia, dampaknya jelas. Kita dapat terus mengandalkan sumber daya alam dan pasar dalam negeri, dan merasa nyaman dengan status kita sebagai negara “besar”. Atau kita bisa belajar dari negara-negara kecil di Eropa dan menerapkan visi ekonomi yang lebih ambisius.

Data menunjukkan bahwa hal ini bukan hanya sekedar peluang yang terlewatkan, tetapi juga merupakan kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja perekonomian global. Negara-negara kecil di Eropa tidak hanya bertahan; mereka juga berkembang. Dan mereka melakukannya dengan melakukan hal yang selama ini enggan dilakukan oleh Indonesia: bersaing secara agresif di panggung global.

Pertanyaannya bukanlah apakah Indonesia dapat menyamai rasio ekspor mereka. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia mencoba.

Negara-Negara Kecil, Strategi Besar Bagaimana Negara-Negara Mini Eropa Menulis Ulang Aturan Kekuasaan

Oleh Dubes Dr. Pribadi Sutiono

Dalam panggung besar hubungan internasional, kita telah terbiasa mengamati para pemain besar. Ketika pikiran kita beralih ke pengaruh global, secara naluriah pikiran kita tertuju pada koridor kekuasaan Washington, birokrasi Beijing yang luas, atau tembok Kremlin Moskow. Bahkan di dalam Eropa, kita memusatkan pandangan kita pada mesin ekonomi Berlin, kehalusan diplomatik Paris, atau kekuatan finansial London.

Namun, kita telah mencari di tempat yang salah. Drama sebenarnya, menurutnya, sedang berlangsung di antara para pemain yang begitu kecil sehingga hampir tidak terdaftar di peta mental kebanyakan orang.

 

Pandangan dari Kantor Duta Besar

Siprus pada tahun 2026 adalah sebuah negara yang begitu kecil sehingga bisa muat di wilayah metropolitan Jakarta beberapa kali lipat. Sebuah negara dengan hanya 1,3 juta penduduk, lebih kecil dari banyak kota di Indonesia, memegang jabatan presiden bergilir Dewan Uni Eropa. Namun di sinilah ia berada, menengahi perjanjian, menetapkan agenda, dan membentuk kebijakan yang memengaruhi setengah miliar warga Eropa.

Kecil itu indah. Tetapi dalam hubungan internasional, kecil tidak selalu menjadi batasan. Slovakia, sebuah negara Eropa lain yang jarang menjadi berita utama, berperan jauh di atas kelasnya. Negara ini memproduksi lebih banyak mobil per kapita daripada negara lain manapun di bumi. Kemampuan keamanan siber-nya melegenda. Dan diam-diam telah menjadi salah satu mitra Indonesia yang paling berharga di Eropa, menandatangani satu-satunya perjanjian kerja sama pertahanan di benua itu dengan Jakarta.

Pertanyaannya, bagaimana?

 

Tiga Jalan Menuju Pengaruh

Seperti kelas master dalam improvisasi strategis, negara-negara kecil Eropa telah mengembangkan tiga strategi bertahan hidup yang berbeda, masing-masing sangat sesuai dengan keadaan unik mereka, dan masing-masing membawa pelajaran yang sebaiknya diserap oleh Indonesia.

 

Manuver Institusional

Siprus memilih jalan pengaruh institusional. Tanpa kekuatan militer yang berarti dan ekonomi yang dapat ditelan seluruhnya oleh satu perusahaan Jerman, Siprus harus menemukan cara lain untuk menjadi penting. Jawabannya datang melalui Uni Eropa itu sendiri.

Dengan mengamankan kepresidenan Dewan Uni Eropa, Siprus memperoleh sesuatu yang tak ternilai harganya: enam bulan perhatian global. Enam bulan untuk menetapkan agenda. Enam bulan untuk memaksa negara-negara yang lebih besar untuk mendengarkan.

Siprus menggunakan posisi kepresidenan untuk meningkatkan profilnya. Mereka mendorong keras kerja sama pertahanan Eropa dan daya saing ekonomi. Tiba-tiba, semua orang harus memperhatikan pulau kecil ini.

Ini adalah langkah klasik negara kecil: memanfaatkan lembaga-lembaga yang dapat diakses untuk memperkuat suara mereka. Siprus memahami bahwa di Uni Eropa, setidaknya, kesetaraan formal di antara negara-negara anggota lebih dari sekadar fiksi yang sopan—itu adalah realitas yang dapat dieksploitasi.

 

Strategi Spesialisasi Ceruk

Negara-negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lituania—memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mencari keunggulan institusional, mereka membangun keahlian kelas dunia di bidang-bidang yang tidak mudah ditiru oleh negara-negara yang lebih besar.

Kisah ini dimulai pada tahun 2007, ketika infrastruktur digital Estonia mengalami serangan siber besar-besaran, yang secara luas diyakini berasal dari Rusia. Alih-alih hanya memperbaiki kerusakan dan melanjutkan, Estonia membuat pilihan strategis. Mereka akan menjadi sangat ahli dalam keamanan siber sehingga tidak ada yang dapat mengabaikan mereka.

Ketiga negara ini telah mempertajam spesialisasi mereka ke satu bidang. Mereka menciptakan kedutaan data, mereka menjadi pusat saraf keamanan siber Eropa. Ketika perang Ukraina dimulai, merekalah yang memimpin pertahanan siber Eropa.

Latvia menjadi tuan rumah Pusat Keunggulan Komunikasi Strategis NATO. Infrastruktur digital Estonia kini dianggap sebagai salah satu yang paling aman di planet ini. Lithuania telah menjadi pusat kerja sama keamanan regional.

Kehebatan pendekatan ini terletak pada keberlanjutannya. Anda tidak membutuhkan tentara yang besar atau ekonomi yang luas untuk menjadi yang terbaik di satu bidang yang sangat khusus. Anda hanya perlu cerdas, fokus, dan gigih.

 

Hedging Multi-Arah

Slovakia mewakili sesuatu yang lebih kompleks, tindakan penyeimbang yang memerlukan ketangkasan diplomasi yang luar biasa. Negara ini berada di pusat geografis Eropa, sebuah posisi yang secara historis berarti terjebak di antara kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Daripada memihak, Slovakia justru menganut apa yang disebut Duta Besar Pribadi sebagai strategi “Empat Sudut Kompas”.

Slowakia tidak ingin lagi disebut Eropa Timur. Mereka bersikeras pada Eropa Tengah. Dan itu bukan sekadar kesia-siaan dan ini adalah pernyataan strategis.

Negara ini memelihara hubungan yang kuat dengan lembaga-lembaga Barat seperti NATO dan UE sekaligus membina hubungan dengan negara-negara Selatan, khususnya di Asia Tenggara. Ketika Menteri Luar Negeri Slovakia mengunjungi Kamar Dagang Indonesia baru-baru ini, beliau datang dengan membawa peluang: insentif investasi, keuntungan logistik, dan sambutan hangat yang mengejutkan bagi dunia usaha di Indonesia. Mereka melihat ke luar Eropa,” jelas Dubes Pribadi. Dan itu menciptakan ruang bagi mereka.

Hasilnya? Slovakia telah menjadi pintu gerbang Indonesia menuju benua tersebut. Hubungan bilateral tersebut telah menghasilkan 22 perjanjian aktif sejak tahun 2022, investasi Slovakia di Indonesia melonjak 277% pada tahun 2024, dan pekerja migran Indonesia di Slovakia meningkat dari hanya 150 menjadi 1.650 selama masa jabatan Dubes Pribadi.

 

Teori di balik Praktik

Kita perlu membalikkan pendekatan akademis yang standar. Daripada memulai dengan teori dan kemudian mencari contoh, kita perlu mengamati contoh-contoh tersebut terlebih dahulu dan kemudian bertanya: kerangka teori apa yang menjelaskan apa yang kita lihat?

Jawabannya adalah “realisme neoklasik”—sebuah istilah bagus untuk sebuah gagasan sederhana: tekanan sistemik disaring melalui politik dalam negeri. Secara sederhana, tantangan global menciptakan peluang, namun hanya jika kepemimpinan, lembaga, dan kepentingan nasional suatu negara selaras untuk meraih peluang tersebut.

Pertimbangkan Eropa sekarang. Benua ini terhuyung-huyung akibat krisis yang saling tumpang tindih: perang Ukraina, kekurangan energi, inflasi, dan meningkatnya ketegangan antara AS dan sekutu-sekutunya di Eropa. Tekanan-tekanan ini menghasilkan gelombang nasionalisme dan populisme di seluruh kawasan. Tekanan sistemik di Eropa sangat besar. Dan ini memaksa negara-negara kecil untuk beradaptasi dengan cara yang benar-benar menguntungkan kita.

Pergeseran Slovakia ke arah Dunia Selatan, misalnya, bukan hanya soal ideologi, tetapi soal kelangsungan hidup. Ketika Eropa berada dalam kekacauan, diversifikasi hubungan menjadi masalah keamanan nasional. Dan bagi Indonesia, hal ini menciptakan sebuah pembukaan yang luar biasa.

 

Peluang Indonesia

Pengusaha Indonesia perlu untuk menjajaki peluang di Slovakia. Namun rekomendasi ini hanya mendapat tatapan kosong. Kadang-kadang pengusaha kita hanya mengenal Belanda, Jerman, Paris, London. Ini menimbulkan frustrasi. Saat di=berityahu tentang Slovakia, para pengusaha justru bertanya, “Mengapa pergi ke sana? Apa gunanya?’”

Jawabannya terletak pada aritmatika dasar. Slovakia berada di pusat Eropa. Mendirikan pusat logistik di sana berarti akses ke seluruh pasar Eropa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Biaya ekspor melalui Eropa Selatan hanya sepertiga dari biaya ekspor melalui Eropa Utara—sebuah perbedaan yang sangat penting ketika margin tipis.

Ada alasan Slovakia tidak mau lagi disebut Eropa Timur. Mereka telah berkembang pesat, dan mereka menawarkan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dibandingkan negara-negara tradisional. Peluangnya bukan hanya ekonomi. Industri maju di Slovakia, manufaktur otomotif, keamanan siber, teknologi pertahanan, bioteknologi, menawarkan jalur bagi perusahaan dan institusi Indonesia menuju pengetahuan dan kemitraan mutakhir.

Hasilnya sudah bisa dilihat. Kolaborasi pabrik baterai, perjanjian kerja sama pertahanan, kemitraan keamanan siber dengan BSSN. Ini bukan sekadar selembar kertas. Mereka adalah kemitraan hidup yang menguntungkan kedua belah pihak.

 

Pelajaran yang Terlupakan

Kita masih berpegang pada peta mental yang sudah ketinggalan jaman. Para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan bahkan akademisi di Indonesia sering kali mempunyai pandangan yang sangat terbatas terhadap Eropa. Kita memiliki kecenderungan untuk memperlakukan Eropa Timur sebagai sebuah monolit. Atau, lebih buruk lagi, kita bahkan tidak tahu di mana negara-negara ini berada. Namun negara-negara ini telah mengubah diri mereka sendiri, dan mereka menghubungi kita.

Indonesia sedang mengalami rasa berpuas diri yang berbahaya. Indonesia melihat dirinya sebagai sebuah negara besar, dan bertindak sesuai dengan pandnagan tersebut, mengandalkan ukuran dan sumber daya alam kami untuk menarik perhatian. Namun di dunia sekarang ini, pengaruh mengalir ke kelompok yang gesit, bukan hanya kelompok yang jumlahnya banyak.

 

Cara Melihat yang Baru

Berdasarkan dua puluh lima tahun pengalaman  dalam diplomasi, yang dibutuhkan saat ini adalah pragmatisme geopolitik. Dari Siprus hingga Slovakia, negara-negara kecil telah membuktikan bahwa pengaruh dibangun melalui pragmatisme, spesialisasi, dan jaringan—bukan sekadar kapasitas material.

Ini adalah pelajaran yang melampaui batas-batas Eropa. Di dunia di mana kekuasaan semakin menyebar, hierarki tradisional mulai runtuh, dan para raksasa semakin sulit mengendalikan permainan, para pemain kecil menunjukkan kepada semua orang bagaimana hal itu dilakukan. Bagi Indonesia, sebuah negara yang sering digambarkan sebagai negara yang “besar tapi belum besar”, implikasinya jelas: jika kita ingin menjadi berarti, kita perlu berpikir seperti negara-negara kecil. Kita perlu bersikap strategis, fokus, dan bersedia menjajaki kemitraan yang tidak konvensional.

Kita harus berhenti bertanya “Mengapa di sana?” dan mulai bertanya “Mengapa tidak?”

INDONESIA SOFT POWER: TOBA CALDERA AS UNESCO GLOBAL GEOPARK 2020

Writer: 1. Hendra Manurung, 2. Elvinro Sinabariba

1. International Relations, Padjadjaran University

2. State Senior High School Number 1 Pangururan, Samosir

1. hendra19001@mail.unpad.ac.id,

2. elvinrosnb@yahoo.co.id

Abstract: This research aims to describe analytically Toba Caldera’s ability to become one of the UNESCO Global Geopark in 2020. The research used a qualitative research method and is done through literature studies, government documents, and internet sources. Researchers founded, there are inter-linkages amongst Indonesia’s central and local government together with stakeholders’ continuous contribution who concern with Toba Caldera’s sustainable tourism development. Those concerning parties fought for Toba Caldera’s recognition status as the UNESCO Global Geopark. From 2011 to 2020, for nine years, the Toba Caldera was finally named a UNESCO Global Geopark during the UN Cultural Body’s 209th Plenary Session held in Paris on July 7, 2020. Toba Caldera Geopark was a worldwide tourist magnet as it was home to 13 sites with breathtaking views, namely: Tongging Sipiso-Piso, Silalahi Sabungan, Haranggaol, Sibaganding Parapat, Eden Park, Balige Liong Spige Meat, Situmurun Blok Uluan, Hutaginjang, Muara Sibandang, Sipinsur Bakti Raja, Bakara Tipang, Tele Pangururan, and Pusuk Buhit. A ceremony where the UNESCO Global Geopark placard will be formally given to the Toba caldera is slated to be held in Jeju, South Korea, by September 2020. According to a statement from the Indonesian Embassy in Paris, Toba Caldera is among the 16 new UNESCO Global Geoparks announced by the organization’s executive board. North Sumatra provincial administration is hopeful that the recognition will help boost foreign tourist arrivals to the destination.

Keywords: Toba caldera, UNESCO, Indonesia soft power, sustainable tourism development, tourist destination

Download the full version of the articles at this link: 2140-Article Text-8475-1-10-20201208

Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace

Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace

Writer: Hendra Manurung Mahasiswa Doktoral Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran email: hendra19001@mail.unpad.ac.id

Direvisi: 14 Agustus 2020 Disetujui: 15 September 2020 doi: 10.22212/jp.v11i2.1466

Abstract: This article aims to analyze the implementation of Indonesia’s foreign policy towards North Korea over its approximately fifty-nine years of bilateral relations, since 17 June 1961. The arguments posited in this regard is that the implementation of Indonesia’s foreign policy towards North Korea has been counterproductive. Under the leadership of President Joko Widodo, Indonesia actually has great potential to influence North Korea’s conducts through the close diplomatic relations that the two countries have developed. The friendship between Indonesia and North Korea began since the two states conducted reciprocal official visits 1964 and 1965. Indonesia’s foreign policy towards South Korea has often been carried out to influence the offensive decisions of North Korean leaders, especially in relation to the issue of nuclear weapon development. The key question is what should and can Indonesia do next to help create peace and stability in the Korean Peninsula by adhering to the principles of a free and active foreign policy? Why is it necessary for Indonesia to do this and how can Indonesia carry out this foreign policy towards North Korea? After becoming President since 2011, Kim Jong-un had to weaken his father’s winning coalition to consolidate domestic political stability. However, North Korea’s domestic market reforms have had the effect of eroding the Kim family’s ideological appeal. This is relevant to the expansion of political influence from Pyongyang, which prioritizes the continuation of a fragile centralized authoritarian power while maintaining sustainable domestic economic growth. Keywords: Indonesia; North Korea; Foreign Policy; Denuclearization; Regional Stability.

Hubungan Diplomatik Indonesia – Korea Utara: Upaya Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Regional

Abstrak: Artikel ini bertujuan menjelaskan secara analitis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara selama 59 tahun sejak 17 Juni 1961. Argumen yang ingin disampaikan terkait implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara adalah kontraproduktif. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi besar untuk mampu memengaruhi perilaku Korea Utara melalui hubungan diplomatik. Persahabatan Indonesia dan Korea Utara dimulai sejak saling kunjung di 1964 dan 1965. Orientasi politik luar negeri Indonesia di masa lalu hingga saat ini, telah sering dilakukan untuk memengaruhi keputusan ofensif para pemimpin Korea Utara, khususnya terkait dengan isu pengembangan senjata nuklir. Pertanyaannya adalah apa yang harus dan sebaiknya dilakukan Indonesia selanjutnya untuk membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif? Mengapa hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia dan bagaimana cara menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara tersebut? Kim Jong-un, setelah menjadi Presiden sejak 2011, harus melemahkan posisi koalisi pemenang ayahnya untuk konsolidasi stabilitas politik dalam negeri. Bagaimanapun, reformasi pasar domestik Korea Utara telah berdampak pada pengikisan daya tarik ideologis keluarga Kim. Hal ini relevan dengan perluasan pengaruh politik dari Pyongyang memprioritaskan pada keberlangsungan kekuatan otoriter terpusat yang rentan seiring bagaimana dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri berkelanjutan. Kata kunci: Indonesia; Korea Utara; Kebijakan Luar Negeri; Denuklirisasi; Stabilitas Kawasan

Download the full version of this article in this link: 2020 Indonesia-North Korea Diplomatic Relations

Indonesia – EAEU relations: developing trade and economic cooperation

Hendra Manurung,  doctoral student, international relations, Padjadjaran University; Arry Bainus, professor, international relations, Padjadjaran University. Published as a submission to the MIWI Institute. Bandung, 14 September 2020.

Indonesia strengthens economic cooperation with countries in Eastern Europe and Central Asia which are members of the Eurasian Economic Union (EAEU), through the process of establishing a Free Trade Agreement (FTA) between Indonesia and EAEU. The path to this process was highlighted at the inaugural meeting between the Indonesian delegation and the Eurasian Economic Commission (EEC), the executive body of the EAEU (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, July 10, 2020). The meeting was a follow-up to Indonesia’s proposal to form a Joint Feasibility Group (JFG) in the framework of the formation of the RI-EAEU FTA which was approved by the EAEU Trade Ministers on May 18, 2020.

East Europe and Central Asia, often also called Eurasia is a prospective market for leading Indonesian products. It can be done through the process of deepening trade and economic cooperation with Indonesian traditional markets, as well as seeking to open new markets for Indonesian products in prospective countries. The Eurasian Economic Union is an international organization for regional economic integration. It has an international legal personality and is established by the Treaty on the Eurasian Economic Union. It provides for free movement of goods, services, capital, and labor, pursues coordinated, harmonized, and single policy in the sectors determined by the Treaty and international agreements within the Union.

Further, the two parties discussed a number of issues in the Terms of Reference (TOR) of the Joint Feasibility Study Group (JFSG), including Objectives, Scope, JFSG Methodology, Timeline, and Publication of Terms of Reference and Joint Reports. The meeting agreed to review various inputs, exchange drafts, including a meeting plan to finalize the terms of reference.

The inaugural meeting was a step forward since the RI-EAEU FTA plan was initiated in 2017. The formation of the RI-EAEU FTA will encourage the expansion of Indonesia’s export market and increase Indonesia’s trade cooperation with EAEU. EAEU consists of Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan and Armenia, which are rich in natural resources, agricultural products, and have technological advantages with large market potential, namely a population of more than 180 million, and GDP according to PPP of US$ 4.4 trillion or GDP per capita US$ 24,800.

In the international market, it is believed, Indonesia has a huge asset to develop a quality and sustainable economy. The markets and productive population of Indonesia reached about 150 million people will optimize the bargaining power of its own and will continue to be capitalized in developing economic cooperation with other countries for mutual benefit.

Indonesia’s economic diplomacy will continue to be encouraged and oversee Indonesia’s outbound investment policies abroad for the expansion and diversification of the Indonesian product market, as well as increasing the competitiveness of Indonesia’s industry at the international level and in the Asia Pacific region. At least, there are 285 Outbound Investment Indonesia today with a value of US$ 14.30 billion

In 2020, a number of economic cooperation negotiations will be a priority, such as the ratification of the IA-CEPA; ratification of the I-EFTA CEPA; RCEP signing; intensification of PTA / FTA / CEPA negotiations with African, South and Central Asian countries as well Pacific; exploring the FTA with the Eurasian Economic Union (EAEU), and encourage the implementation of economic agreements that have been signed with partner countries.

Economic diplomacy will also be continuously focused on enabling quality foreign investment to support Indonesia’s sustainable national development priorities, infrastructure development, human resource development, strengthening downstream industries, and the development of the outer, frontier islands, including the Natuna Islands.

Asian political stability and its dynamics of economic growth is a prospect for Russia to be engaged further. It is related to how Russia re-establishes political and economic influence progressively in the region in maintaining her eastward-focused integration drive, including building a southeastwards bridge to China and the Asia Pacific. In this context, therefore, the cooperative nature of Russian policies is the condition sine qua non for the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015. Russia is perceived to consistently contribute its role as a unifier of the Commonwealth of Independent States (CIS).

Roman A. Romanov, representative of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation stated that, the progress of cooperation between the two countries especially in the economic, security, military, humanitarian, and cultural. During 2019, Indonesia and Russia have reached trade amounted to US$ 2.45 M, and is expected to increase after the signing of a strategic partnership (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, Aug. 25, 2020).

Meanwhile, on the 14th ASEM Foreign Ministerial meeting in Madrid, Spain, Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi and Kazakhstan’s Foreign Minister, Mukhtar Tileuberdi met and discussing the efforts of the two countries in exploring opportunities for economic cooperation (Indonesia Ministry of Foreign Affairs, Dec. 17, 2019). Indonesia and Kazakhstan recorded a significant increase in trade value from US$ 60.3 million in 2018 to US$ 317.85 million in the January-October 2019 period. However, there is still a lot of potential for cooperation between the two countries that need to be explored, including in the banking, halal industry, agriculture, energy, and strategic industry.

Further, Jakarta also hoped that Astana would render its support as a member of the initiator of the Eurasian Economic Union (EAEU) towards the initiative of forming the Free Trade Agreement Indonesia – EAEU. Suppose that the cooperation within the EAEU framework is expected to further advance the regional economy, especially in Europe and Asia continent. Also, Indonesia expressed its wish for both countries to further explore the potentials of cooperation at the 2nd Joint Commission on Economic Cooperation. The Joint Commission is expected to open new frontiers of economic cooperation, especially in increasing business-to-business contact.

Kazakhstan also requested Indonesia to elevate its participation in the Islamic Organization for Food Security to a full membership. They also invited Indonesia to attend the Conference on Interaction and Confidence Building Measures (CBM) in Asia in 2020, in which Kazakhstan would hold chairmanship in 2020-2022.

Indonesia together with the Eurasian Economic Commission (EEC) signed a Memorandum of Cooperation in the framework of enhanced cooperation between Indonesia EAEU (Eurasian Economic Union). The signing was done by the Minister for Trade, Enggartiasto Lukita, and the Minister for Integration and Macroeconomics of the EEC, Sergey Glaziev, on the sidelines of the Trade Expo Indonesia in ICE BSD City, Tangerang (Indonesia Foreign Ministry, Oct. 18, 2019). The meeting is the implementation of President Joko Widodo in accelerating export done through the opening of new markets for Indonesian products, and EAEU countries are non-traditional (Indonesia Ministry of Trade, Oct. 18, 2019).

In Jakarta, on February 14, 2019, Indonesia pioneered the beginning of trade talks and economic cooperation with five Eurasian countries who are members of the Eurasian Economic Union (EAEU).

Indonesia was chosen to host the 2020 Parliamentary Meeting of the Eurasian Countries or the 5th Meeting of Speakers of the Eurasia Countries’ Parliaments / MSEAP. Indonesia in Southeast Asia has a very strategic position. That is why the Eurasian countries specifically asked Indonesia to host it in 2020.

Furthermore, the countries of the Eurasian region are countries that have prospectus relations with Indonesia from the side of trade as well as the other side of politics and culture.

In the midst of the global pandemic, for Indonesia, Eurasia can be an entry point in conducting and developing trade diplomacy. For example, about palm oil, there is currently a negative campaign on palm oil initiated by several European countries that are members of the European Union.

Indonesia and the EAEU have agreed to sign a memorandum of cooperation (MoC) to enhance economic cooperation through bilateral trade and foreign investment. The cooperation is mostly focused on trade and investment. Memorandum of Cooperation is a form of agreement to establish a Joint Working Group to discuss ways and means to increase trade and investment between the two parties. Indonesian Minister of Trade, Enggartiasto Lukita, signed the MoC with the Minister for Integration and Macroeconomics of the Eurasian Economic Commission (EEC) Tatyana D. Valovaya.

At this meeting, the two ministers agreed to increase bilateral cooperation regarding the establishment of a joint working group. Therefore, these ministers instructed the technical officials to immediately finalize the MoC. This meeting is also a follow-up to the previous meeting which took place in December 2017. Previously, EEC had also signed a similar MoC with several ASEAN countries such as Singapore, Thailand, Vietnam, and Cambodia. EEC is a unitary government body for economic integration in the Eurasia region (EAEU) which was formed in 2014. EAEU has members from countries in the Eastern European and Central Asian regions such as the Russian Federation, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, and the Republic of Kyrgystan.

The trade value between Indonesia and EAEU in 2017 reached US$ 2.79 billion. In the same year, also, Indonesia’s exports to the EAEU amounted to US$ 1.25 billion. Indonesia’s main export products are palm oil (US$ 386.75 million), machine tools (US$ 178.16 million), coffee (US$ 78.97 million), palm seeds (US$ 77.22 million), and margarine (US$ 50.92 million).

Meanwhile, Indonesia’s import value from EAEU in 2017 was US$ 1.54 billion with the main products including semi-finished steel (US$ 419.18 million), mineral and chemical fertilizers (US$ 322.45 million), wheat and merlin (US$ 246.16 million), and aluminum (US$ 82.89 million).

It is hoped that the formation of a joint working group will encourage trade and investment relations between Indonesia and the EEC, the elimination of trade barriers, and collaboration in various sectors which are mutual interests of both parties.

Indonesia also realized in achieving high economic growth and the quality is now facing the challenge of protectionism, narrow nationalism, and a variety of false populism campaigns.

Indonesia considers that this negative trend must be transformed into positive energy. The rivalry is important to turn into cooperation and the trust deficit must be replaced by a strategic trust.

In the midst of increasing protectionist attitudes, Indonesia will build a coalition to continue to promote the paradigm of mutual benefit, justice, and not zero-sum. The keyword is collaboration. The collaboration will create opportunities, create new centers of economic growth, and can find solutions to global challenges.

It is also important for Indonesia and the countries that are members of Eurasia to uphold applicable international law as high as possible, especially in realizing world peace and global stability, especially in the Asia Pacific region.

Source: https://miwi-institut.de/archives/572