EU Migration Pact dan Masa Depan Mobilitas Indonesia-Eropa

Oleh: Firsty Chintya Laksmi Perbawani

Dosen Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur

Mahasiswa Doktoral S3 Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga

Pada 12 Juni 2026, Uni Eropa memasuki babak baru dalam tata kelola migrasinya. Pada tanggal tersebut, EU Pact on Migration and Asylum mulai diterapkan setelah melalui masa transisi selama dua tahun. Pact ini membawa perubahan terhadap cara Uni Eropa mengelola asylum, pemeriksaan di perbatasan, solidaritas antarnegaranya, hingga kerja sama dengan negara-negara di luar Eropa.

Selama ini, migrasi Eropa sering dipahami sebagai persoalan internal Uni Eropa. Perdebatan mengenai Schengen, pengungsi, asylum seeker, dan pengamanan perbatasan umumnya ditempatkan dalam konteks wilayah Eropa. Namun, arah kebijakan terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi Eropa semakin memiliki dimensi eksternal. Kerja sama dengan negara ketiga menjadi bagian penting dari upaya Uni Eropa menangani migrasi secara lebih komprehensif.

Pertanyaannya kemudian, apa arti perubahan tersebut bagi Indonesia?

Ketika Perbatasan Tidak Lagi Sekadar Garis Teritorial

Pact on Migration and Asylum tidak hanya berbicara tentang siapa yang dapat memasuki wilayah Uni Eropa. Kerangka tersebut juga menempatkan hubungan internasional sebagai bagian dari tata kelola migrasi. Uni Eropa mendorong kerja sama dengan negara asal, transit, dan tujuan untuk menangani irregular migration, migrant smuggling, returns, perlindungan migran, serta membuka jalur migrasi yang legal.

Dengan demikian, perbatasan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai garis geografis yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengelolaan perbatasan juga berlangsung melalui kebijakan visa, pertukaran data, kerja sama penanggulangan penyelundupan manusia, readmission, penguatan kapasitas negara mitra, serta berbagai bentuk kerja sama migrasi lainnya.

Konsep ini penting karena seseorang tidak selalu berhadapan dengan kebijakan perbatasan Eropa ketika sudah tiba di Eropa. Pengelolaan migrasi dapat dimulai jauh sebelumnya, melalui kerja sama dengan negara-negara yang berada di sepanjang jalur migrasi.

Uni Eropa sendiri pada 2026 menekankan pendekatan whole-of-route, yaitu kerja sama yang melibatkan negara asal, transit, dan tujuan. Pendekatan tersebut mencakup jalur legal dan ketenagakerjaan, perlindungan, sistem asylum, data migrasi, serta kerja sama di sepanjang rute migrasi.

Karena itu, ketika membicarakan “perbatasan Eropa”, kita tidak lagi hanya membicarakan Schengen atau Frontex. Kita juga perlu melihat hubungan antara kebijakan migrasi Eropa dengan negara-negara di luar wilayah Uni Eropa.

Indonesia Sudah Berada dalam Percakapan Itu

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru.

Ketika 10th EU-Indonesia Human Rights Dialogue di Brussel pada Juli 2024, hak-hak migran dan pengungsi menjadi salah satu isu yang dibahas. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bahkan mengajukan pertanyaan mengenai EU Pact on Migration and Asylum dan mendapatkan penjelasan dari Uni Eropa mengenai Pact tersebut, termasuk mengenai mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang terdapat di dalamnya.

Pembicaraan tersebut berlanjut dalam 11th EU-Indonesia Human Rights Dialogue di Yogyakarta pada Februari 2026, kedua pihak kembali membahas hak-hak migran dan pengungsi. Diskusi tersebut berlangsung dalam konteks bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama menghadapi persoalan pengungsi dari berbagai kawasan, termasuk Myanmar, Afghanistan, Somalia, dan Ukraina.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa migrasi telah memiliki tempat dalam hubungan UE-Indonesia. Isu ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari dialog politik dan hak asasi manusia antara kedua pihak.

Di tingkat kerja sama pembangunan, Uni Eropa juga secara eksplisit mencatat kerja sama dengan Indonesia dalam isu imigrasi melalui konteks regional Asia Tenggara. Fokusnya antara lain mendorong migrasi tenaga kerja yang reguler dan aman, memperkuat hak pekerja migran, meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, serta mengurangi kerentanan perempuan dan anak dalam rantai nilai di Asia Tenggara.

Artinya, Indonesia bukan sekadar pihak yang berpotensi terkena dampak kebijakan migrasi Eropa. Indonesia telah menjadi bagian dari ekosistem kerja sama migrasi tersebut.

Eropa Memperketat Perbatasan, tetapi Tetap Membutuhkan Pekerja

Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik.

Uni Eropa sedang memperkuat pengendalian terhadap irregular migration. Namun, pada saat yang sama, Eropa menghadapi persoalan demografi dan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, kebijakan migrasi Eropa tidak dapat dibaca hanya sebagai upaya mempersempit mobilitas manusia.

Ada kecenderungan menuju mobilitas yang semakin selektif.

Migrasi yang dianggap irregular berusaha ditekan melalui penguatan perbatasan, prosedur return, kerja sama dengan negara ketiga, dan pemberantasan migrant smuggling. Pada saat yang sama, jalur legal bagi pekerja dan tenaga terampil dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja Eropa.

Perubahan ini penting bagi Indonesia. Jika selama ini diskusi mengenai hubungan Indonesia-Eropa banyak ditempatkan pada perdagangan, investasi, pendidikan, dan konektivitas, mobilitas manusia berpotensi menjadi salah satu agenda yang semakin penting.

ASEAN dan Tantangan Mobilitas Tenaga Kerja

Indonesia tentu tidak menghadapi persoalan ini sendirian. Indonesia merupakan bagian dari ASEAN yang juga sedang membangun mekanisme untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan pengakuan kompetensi.

Pada Februari 2026, ASEAN dan Uni Eropa menyelenggarakan Peer Learning Workshop on Qualifications Frameworks. Salah satu tujuan utamanya adalah mendukung mobilitas pelajar dan pekerja serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengakuan kualifikasi antara kedua kawasan. Forum tersebut juga membahas perbandingan antara ASEAN Qualifications Reference Framework dan European Qualifications Framework.

ASEAN sendiri telah memiliki ASEAN Qualifications Reference Framework atau AQRF yang dirancang untuk membandingkan kualifikasi antarnegara ASEAN dan mendukung mobilitas pekerja. Kerangka tersebut juga menjadi bagian dari upaya ASEAN mengembangkan tenaga kerja yang lebih mobile dan kompetitif.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa agenda tersebut semakin penting. Dalam 29th ASEAN Labour Ministers Meeting (29th ALMM) pada Agustus 2026, negara-negara ASEAN membahas sertifikasi keterampilan untuk menuju pengakuan global. Mereka menekankan pentingnya sistem sertifikasi dan pengakuan keterampilan yang kredibel, transparan, serta mendukung mobilitas tenaga kerja. Indonesia termasuk negara yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Dengan demikian, terdapat dua agenda yang berjalan secara bersamaan. Uni Eropa memperkuat tata kelola perbatasan dan pengendalian irregular migration, sementara ASEAN berupaya memperkuat mobilitas tenaga kerja melalui pengakuan keterampilan dan kualifikasi.

Pertemuan kedua agenda tersebut menjadi penting bagi Indonesia.

Indonesia Jangan Hanya Menjadi Negara Pengirim

Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu melihat mobilitas manusia bukan hanya dari perspektif negara pengirim tenaga kerja.

Indonesia memiliki kepentingan yang lebih luas: memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan, memastikan kompetensi mereka diakui, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, sekaligus membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke pasar global dengan posisi yang lebih kuat.

Kerja sama dengan Eropa karena itu perlu dibangun di atas dua agenda sekaligus. Pertama, perlindungan terhadap mereka yang bermigrasi. Kedua, pengembangan jalur mobilitas legal yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Pendekatan tersebut penting karena pengelolaan migrasi tidak dapat hanya berbicara tentang bagaimana mencegah manusia bergerak. Ia juga harus membicarakan bagaimana mobilitas manusia dapat berlangsung secara aman, tertib, legal, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial.

Pada akhirnya, EU Migration Pact bukan hanya cerita tentang bagaimana Eropa menjaga pintunya, tetapi juga merupakan cerita mengenai bagaimana Eropa membangun hubungan dengan negara-negara di luar wilayahnya.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan memilih antara membuka atau menutup perbatasan. Tantangannya adalah memastikan bahwa kerja sama migrasi dengan Eropa tidak berhenti pada agenda pengendalian, tetapi juga memperkuat perlindungan, keterampilan, dan jalur mobilitas yang legal.

Ketika hubungan ASEAN dan Uni Eropa terus berkembang, masa depan kerja sama kedua kawasan tidak hanya akan ditentukan oleh arus barang, modal, dan teknologi. Arus manusia juga akan menjadi bagian penting dari hubungan tersebut.

Karena itu, sudah saatnya Indonesia melihat mobilitas manusia bukan sekadar sebagai persoalan perbatasan, melainkan sebagai bagian dari kepentingan strategis dalam hubungan Indonesia-Eropa.

Pelajaran dari Eropa : Jangan Tebang Hutan, Jual Karbon untuk Kemakmuran Bangsa

Oleh: Abdul Hamid
Ahli Peneliti Utama BRIN/BRIDA Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik, Lingkungan, Pertanian, dan Kehutanan

Perubahan iklim (global warming) bukan lagi ancaman masa depan. Ia telah menjadi kenyataan yang sedang dihadapi seluruh umat manusia. Bukan hanya mencairnya es di Kutub Utara atau naiknya permukaan laut, tetapi telah berubah menjadi krisis kesehatan, ekonomi, pangan, dan kemanusiaan.

Eropa telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Data World Health Organization (WHO) Regional Eropa menunjukkan bahwa lebih dari 61.000 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrem pada musim panas tahun 2022. Setahun kemudian, sekitar 47.500 orang kembali meninggal pada tahun 2023 di 35 negara Eropa akibat suhu yang semakin ekstrem. Angka tersebut berasal dari analisis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Medicine dan dijadikan rujukan resmi WHO.

Fakta tersebut membuktikan bahwa pemanasan global bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi penyebab kematian massal.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menunggu sampai mengalami tragedi serupa?

Mengapa Dunia Takut Angka 1,5°C?

Banyak masyarakat bertanya, mengapa dunia selalu membicarakan kenaikan suhu 1,1°C atau 1,5°C? Apakah angka tersebut sekadar perkiraan?

Jawabannya, tidak.

Angka tersebut merupakan hasil pengukuran ilmiah yang dilakukan selama lebih dari 170 tahun melalui ribuan stasiun klimatologi di seluruh dunia, kapal pengamat cuaca, satelit, pelampung laut (ocean buoy), serta berbagai instrumen meteorologi modern. Seluruh data tersebut dianalisis oleh ribuan ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus mengevaluasi perubahan iklim.

Sebagai titik acuan, IPCC menggunakan rata-rata suhu bumi pada periode 1850–1900, yaitu masa sebelum revolusi industri menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas secara besar-besaran. Periode tersebut dianggap sebagai kondisi alami bumi sebelum manusia menghasilkan emisi karbon dalam jumlah sangat besar.

Berdasarkan perbandingan suhu saat ini dengan periode 1850–1900, IPCC menyimpulkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1,1°C akibat aktivitas manusia.

Banyak orang menganggap kenaikan satu derajat sangat kecil. Padahal dalam ilmu iklim, kenaikan rata-rata global sebesar 1°C merupakan perubahan yang luar biasa besar karena terjadi pada seluruh permukaan bumi, baik daratan maupun lautan.

Setiap tambahan 0,1°C akan meningkatkan frekuensi gelombang panas, banjir, kekeringan, badai, kebakaran hutan, gagal panen, hingga penyebaran berbagai penyakit.

Karena itulah hampir seluruh negara di dunia melalui Perjanjian Paris Tahun 2015 bersepakat menjaga agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5°C, sebab apabila ambang tersebut terlampaui, risiko bencana diperkirakan meningkat secara drastis dan sebagian dampaknya bersifat permanen.

Indonesia Masih Beruntung

Di tengah ancaman tersebut, Indonesia sesungguhnya memperoleh karunia luar biasa.

Indonesia masih memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, menjadikannya salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia.

Hutan Indonesia bukan hanya rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer.

Semakin luas hutan yang dipertahankan, semakin besar karbon yang dapat diserap sehingga pemanasan global dapat ditekan.

Sayangnya, selama puluhan tahun hutan lebih sering dipandang sebagai sumber kayu daripada sebagai penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi jauh lebih besar.

Paradigma seperti ini harus segera diubah.

Jangan Lagi Bangga Menebang Hutan

Pembangunan kehutanan abad ke-21 tidak boleh lagi diukur dari banyaknya kayu yang diproduksi.

Nilai hutan yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuannya menjaga sumber air, mencegah banjir dan longsor, mempertahankan keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta menjaga stabilitas iklim.

Apabila hutan rusak, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari penjualan kayu.

Banjir, kekeringan, gagal panen, kebakaran hutan, krisis air bersih, hingga meningkatnya penyakit akibat perubahan iklim akan menjadi beban ekonomi yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Saatnya Indonesia Menjual Karbon, Bukan Menjual Pohon

Dunia kini memasuki era ekonomi hijau (green economy).

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target penurunan emisi.

Indonesia justru memiliki modal terbesar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui perdagangan karbon (carbon trading).

Semakin luas hutan yang tetap lestari, semakin besar potensi pendapatan negara dari jasa lingkungan.

Karena itu, pemerintah harus menjadikan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber devisa strategis, bukan sekadar program pelengkap.

Menjaga hutan jauh lebih menguntungkan daripada menebangnya.

Pohon yang tetap berdiri akan terus menghasilkan manfaat ekonomi melalui penyerapan karbon selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Saatnya Bertindak

Pemerintah perlu segera melakukan riset nasional secara komprehensif mengenai cadangan dan kemampuan serapan karbon pada seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk hutan lindung, hutan produksi, taman hutan raya, kawasan konservasi, serta ekosistem mangrove.

Data ilmiah tersebut menjadi modal utama agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam pasar karbon internasional.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, dan alih fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten.

Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang kini dibayar sangat mahal oleh Eropa.

Pelajaran itu sudah sangat jelas.

Ketika Eropa kehilangan puluhan ribu warganya akibat gelombang panas, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mencegah bencana yang sama.

Hutan Indonesia adalah aset strategis bangsa.

Jangan wariskan hutan yang gundul kepada anak cucu.

Wariskan hutan yang tetap hijau, udara yang bersih, sumber air yang lestari, dan ekonomi hijau yang mampu menyejahterakan rakyat melalui perdagangan karbon.

Sejarah akan mencatat, apakah pemerintah hari ini dikenang sebagai generasi yang menyelamatkan hutan Indonesia atau justru generasi yang membiarkan benteng terakhir kehidupan itu hilang sedikit demi sedikit.

Sumber data:

– World Health Organization (WHO) Regional Europe, Heat and Health (2024).
– IPCC, Sixth Assessment Report (AR6) dan Special Report on Global Warming of 1.5°C.
– Nature Medicine (2024), penelitian tentang kematian akibat gelombang panas di Eropa tahun 2022–2023.
– Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, data luas kawasan hutan Indonesia sekitar 120 juta hektare