Category Info KIKE

Webinar “Asia-EU Connectivity: Potensi Ekonomi Digital”

Era digital memberikan peluang dan tantangan bagi aktor-aktor internasional untuk dapat mengembangkan ekonominya melalui berbagai cara termasuk dengan digitalisasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka kanal baru dalam rangka mengembangkan kesempatan ekonomi yang bersifat digital. Uni Eropa sebagai rezim supranasional yang menaungi negara-negara di kawasan Eropa merupakan salah satu aktor internasional yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi digital yang dicerminkan melalui dokumen A New Strategic Agenda 2019-2024. Kebijakan ini kemudian ditegaskan melalui prioritas kebijakan Komisi Eropa 2019-2024 yang salah satu prioritasnya adalah menciptakan ‘A Europe Fit for Digital Age’. Melalui poin ini, Uni Eropa berusaha mewujudkan kawasan Eropa sebagai zona yang cocok dan siap dalam menghadapi era digital. Kemitraan dengan Uni Eropa merupakan kunci penting bagi negara-negara di Asia termasuk Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Membangun konektivitas dengan Uni Eropa diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Pemahaman terkait Konektivitas Asia – EU terutama dalam Potensi Ekonomi Digital akan dibahas secara komprehensif dalam Webinar “Asia – EU: Connectivity: Potensi Ekonomi Digital” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Maret 2021
Waktu : 13:30 – 15:30 WIB
Media : Aplikasi Zoom Meeting
Meeting ID: 980 7580 4554
Passcode: 757703

Webinar ini juga merupakan kerjasama antara Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) bersama Pusat P2K2 Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yuk, ikut serta dalam acara, peserta akan mendapatkan E-Certificate 🥳🥳.

 

Diskusi dan Bedah Buku Virtual ‘Uni Eropa: Institusi, Politik dan Kebijakan’

Uni Eropa adalah sebuah entitas sui generis. Paduan dua karakter yang bertolak belakang, yakni supranasionalisme, di satu sisi, dan intergevernmentalisme, di sisi lain, menjadikan Uni Eropa sulit untuk dipahami dengan menggunakan parameter-parameter entitas politik modern yang kita kenal. Sekalipun memiliki institusi-institusi supranasional, Uni Eropa bukanlah sebuah ‘super state’ atau sebuah pemerintah federal. Tetapi, pada saat yang sama kita juga tidak bisa memahami Uni Eropa semata-mata sebagai sebuah organisasi internasional. Kedua aspek tersebut, supranasionalisme dan intergovernmentalisme, berinteraksi dan menghasilkan institusi, politik maupun kebijakan dengan karakter yang unik dan sangat khas Uni Eropa, yang tidak dapat ditemukan padanannya pada enititas politik lain. Disamping itu, dinamika hubungan antara supernasionalisme dan intergovern mentalisme menjadikan Uni Eropa selalu berubah dari waktu ke waktu. Dan, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, integrasi tidak berlangsung secara linier dan progresif menuju satu tujuan akhir tertentu yang didisain sejak awal melainkan secara gradual seiring dengan kebutuhan. Realitas ini juga secara jelas tercermin dalam institusi, politik dan kebijakan Uni Eropa.

Pembahasan terkait Institusi, Politik dan Kebijakan di Uni Eropa akan didiskusikan dalam acara Bedah Buku Virtual yang merupakan kerjasama Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) bersama Perpustakaan FISIPOL UGM.

Acara ini juga sekaligus sebagai Launching Aplikasi terbaru dari Perpustakaan FISIPOL UGM loh, Penasaran kan apa Aplikasinya ? Yuk, untuk rekan-rekan yang tertarik dapat melakukan registrasi melalui link yang tertera pada Link ugm.id/RegistrasiBedahBukuEU.
Jangan sampai ketinggalan yah, akan ada hadiah menarik bagi yang beruntung selama sesi acara. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semua di hari Selasa, 26 Januari 2021 pukul 10:00 WIB yah…..

INDONESIA – VISEGRAD GROUP POTENTIAL DIGITAL ECONOMY COOPERATION

The Policy Analysis and Development Agency of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs held a virtual Focus Group Discussion with the theme ‘Potential for Digital Economic Cooperation with Visegrad Countries (Poland, Czech, Slovakia, and Hungary)’, on November 25, 2020.

In this activity, there were four resource persons who presented related topic, i.e.: Indonesian Investment Opportunities to Visegrad Countries in the Digital Economy Sector (Dr. Ben Perkasa Drajat / BPPK Kemenlu); Potential Cooperation in the Digital Economy Sector with the Visegrad Group (Hendra Manurung / Indonesia Community for European Studies); Efforts of Business Actors in the Digital Economy Sector (Bima Laga / Buka Lapak); and the Contribution of the Digital Economy to National Economic Growth (Dheky Wardana / PT. Vensia Event Indonesia). The event attended by around 30 active participants from the Indonesia Community for European Studies and Indonesia Ministry of Foreign Affairs.

After the Cold War (1990), the Visegrad countries which previously joined the Soviet Union Defense Alliance, ‘Warsaw Pact’, decided to join the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in March 1999. The Visegrad group was formed on 15 February 1991 in the castle town of Visegrad (Hungary). Then, the four countries together with Lithuania, Estonia, Latvia, Poland, Czech, Hungary, Slovakia, Slovenia, Malta, and Cyprus joined the European Union on May 1, 2004.

The Visegrad countries leaders have always worked together to increase and strengthen cooperation in the political, military, cultural, economic, and energy fields in line with efforts to advance integration into the European Union during the last 16 years (2004-2020).

The FGD activity also discussed the background of the digital economy cooperation between Indonesia and the Visegrad countries; ease of doing business, e-government, e-services, e-commerce, and Indonesia’s outward investment in Visegrad countries and vice versa; Digital Agenda For Europe 2021-2027; the need to optimize the support of the Indonesian government and the Visegrad countries to enhance and strengthen digital economic cooperation through the existence of a clear Master Plan related to the formation of digital economic cooperation; opportunities and challenges that are currently and likely to be faced; clear, transparent, directed and measurable regulations on digital economic cooperation; need the right policy; research and development in the region and internationally; internet penetration preparation; optimizing the role of micro, small and medium enterprises in facing advances in information technology, how to use them in the digital economic sector; as well as preparing Indonesian human resources.

In conclusion, the topic raised in this FGD is interesting and challenging for further elaboration by holding a bigger event in 2021, with inviting Visegrad Ambassadors in Indonesia, policy-makers, scholars, researchers, academics, experts, and students who concern about the future of Indonesia’s digital economy cooperation with the European Union, especially the Visegrad countries.

POTENSI KERJA SAMA EKONOMI DIGITAL INDONESIA DENGAN VISEGRAD GRUP

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion secara virtual mengangkat tema ‘Potensi Kerja Sama Ekonomi Digital dengan negara-negara Visegrad (Polandia, Ceko, Slowakia, dan Hongaria)’, pada tanggal 25 Nopember 2020. Dalam kegiatan tersebut, ada 4 (empat) narasumber yang mempresentasikan paparan terkait: Peluang Investasi Indonesia ke Negara-Negara Visegrad di sektor Ekonomi Digital (Dr. Ben Perkasa Drajat / BPPK Kemenlu); Potensi Kerja Sama di Sektor Ekonomi Digital bersama Visegrad Grup (Hendra Manurung / KIKE); Upaya Pelaku Usaha di Sektor Ekonomi Digital (Bima Laga / Buka Lapak); dan Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasiona (Dheky Wardana /  PT. Vensia Event Indonesia). Acara dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta aktif dari Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) dan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Seusai Perang Dingin (1990), negara-negara Visegrad tersebut yang sebelumnya bergabung dengan Aliansi Pertahanan Uni Soviet, ‘Pakta Warsawa’, memutuskan bergabung ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Maret 1999. Visegrad grup dibentuk pada 15 Pebruari 1991 di kota kastil Visegrad (Hongaria). Kemudian keempat negara tersebut bersama-sama Lithuania, Estonia, Latvia, Polandia, Ceko, Hongaria, Slovakia, Slovenia, Malta, dan Siprus bergabung pada Uni Eropa pada 1 Mei 2004.

Para pemimpin negara-negara Visegrad ini selalu berupaya untuk bersama-sama bagaimana meningkatkan dan menguatkan kerja sama di bidang politik, militer, budaya, ekonomi dan energi seiring upaya memajukan integrasi ke dalam Uni Eropa selama 16 tahun terakhir ini.

Dalam kegiatan FGD juga dibahas latarbelakang kerja sama ekonomi digital Indonesia dan negara-negara Visegrad; ease of doing business, e-government, e-services, e-commerce, dan outward investment Indonesia di negara-negara Visegrad dan vice versa; Digital Agenda For Europe 2021-2027; perlunya optimalisasi dukungan pemerintah Indonesia dan negara-negara Visegrad untuk meningkatkan dan menguatkan kerja sama ekonomi digital melalui adanya Master Plan yang jelas terkait pembentukan kerja sama ekonomi digital; peluang dan tantangan yang sedang dan kemungkinan besar akan dihadapi; regulasi kerja sama ekonomi digital yang jelas, transparan, dan terarah, dan terukur; perlu kebijakan tepat; research and development di kawasan maupun internasional; persiapan penetrasi internet; optimalisasi peran usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi kemajuan teknologi informasi, bagaimana pemanfaatannya pada sektor ekonomi digtal; serta penyiapan sumber daya manusia Indonesia.

Disimpulkan, topik yang diangkat dalam Focus Group Discussion ini menarik untuk dielaborasi lebih lanjut dengan mengadakan acara lebih besar di 2021 mengundang Duta Besar negara-negara Visegrad, policy-makers, penggiat, peneliti, akademisi, pakar, dan mahasiswa, yang peduli pada masa depan kerja sama ekonomi digital Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya negara-negara Visegrad.

In English Click Here

WEBINAR PEMBUKA EU27: UNI EROPA PASCA BREXIT OLEH KIKE DAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

18 November 2020 – KIKE (Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa) bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya menyelenggarakan kegiatan Webinar Nasional yang “ke-2” pada tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari dengan berisikan 1 Webinar Pembuka dan 6 Panel. Webinar yang dihadiri hampir 800 peserta ini dapat terselenggara dengan sukses salah satunya atas dukungan partnership seperti UBL TV, yang membantu dalam proses publikasi.

Webinar ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Ketua Umum KIKE, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, dan akademisi lainnya. Webinar dibuka oleh Bapak Muhadi Sugiono selaku Ketua Umum Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa yang kemudian dilanjutkan oleh kata sambutan dan penyampaian materi yang diberikan oleh Mr. Vincent Piket selaku Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang sangat mendukung diselenggarakannya kegiatan ini. Materi yang diberikan oleh Duta Besar Mr. Vincent Piket membicarakan banyak sektor mengenai Uni Eropa, sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan baru untuk seluruh peserta webinar yang hadir. Selain itu, Bapak Muhadi Sugiono, selaku Ketua Umum KIKE, mendapatkan kesempatan untuk memaparkan materi, yang salah satunya adalah membahas European Integration Theory.

Webinar ini juga menjadi perkenalan awal hasil tulisan yang ditulis oleh akademisi dari gabungan beberapa Universitas di Indonesia yang tergabung dalam KIKE (Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa), yang nantinya akan dibukukan dan akan menjadi sebuah buku yang menarik untuk dibaca dan dipahami bagi setiap akademisi yang berfokus pada Kajian Eropa.

Diharapkan dengan diadakannya webinar ini, akan membuka wawasan kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar perihal isu-isu yang berkembang di Kawasan Eropa, baik dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga semakin banyak akademisi dan mahasiswa yang tertarik kepada Kajian Eropa.

His Excellency Mr. Vincent Piket menjelaskan secara umum bahwasanya, minggu yang krusial untuk UK setelah brexit, dan menjelaskan secara merinci mengenai kondisi beserta penjelasan dampak kepapda EU pasca brexit yang terjadi, salah satunya bagi seluruh masyarakat  di 27 Negara EU, bagaimana system dari berbagai aspek yang sebelumnya berjalan pada dasar dan prinsipnya mulai dari ekonomi, politik, sosial, lingkungan, budaya, dan aspek lainnya menjadi begitu sangat berubah drastic dan setiap Negara EU diharuskan untuk beradapasi pada perubahan ini. Menurutnya, kejadian ini merupakan sebuah keadian yang mengejutkan banyak pihak dan banyak yang tidak menginginkan hal ini terjadi, tetapi memang harus di terima oleh banyak pihak dengan lapang dada dan terus menatapnya baik dan berorientasi pada solusi positif untuk kondisi yang lebih baik dan kembali stabil. Dan Ia juga memastikan bahwa dengan keadaan yang berubah seperti ini, mereka akan tetap melanjutkan langkah kerja sama, koordinasi, dan menjalin relasi yang baik dalam berbagai bidang, ekonomi, lingkungan, politik, social dan juga salah satunya lebih rinci pada kerja sama lingkugnan dan penanganan permasalahan terorisme, dan lain-lainya.

Bapak Muhadi Sugiono menjelaskan mengenai teori integrasi Eropa dan Brexit, beliau membahas ini dikarenakan banyak sekali pihak  melihat permasalahan ini dari berbagai spekulasi dan berbagai pandangan yang beragam. Beliau juga menjelaskan relevansi brexit sebagai isu atau permasalahan yang ada dengan prinsipal sebuah teori di dalam hubungan internasional yaitu teori integrasi. Dan beliau juga menambahkan bahwa Integrasi Eropa berhasil memimpin pembangunan sebuah teori integrasi. Selain itu, di dalamnya, beliau menjelaskan beberapa komponen pembahasan diantaranyaa; penjelasan umum perihal adanya pernyataan mengenai disentegrasi EU, selanjutnya narasi umum mengenai EU, dan Teori Integrasi Eropa. kontekstualisasi brexit, dan masih banyak lagi penjelasan lainnya. Selain itu, Bapak Aswin memaparkan konteks Uni Eropa dari sudut pandang non-european. Secara khusus beliau membahas bagaimana dinamika dan prospek hubungan EU dan Tiongkok.

WEBINAR EU27: Uni Eropa Pasca Brexit

KOMUNITAS INDONESIA UNTUK KAJIAN EROPA (KIKE) MENGUNDANG ANDA

Pada Webinar Nasional
“EU 27 : UNI EROPA PASCA BREXIT”

Rabu-Kamis,18 – 19 November 2020
Pukul 09:00 – 16.00 WIB
Via zoom

Pembicara Utama :
H.E. Vincent Piket
(Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia & Brunei Darussalam) I
Head of EU Delegation
“EU Response toward Brexit”

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
Pengkaji Studi Kawasan Eropa
Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya
“Brexit dari Kacamata Non-European (Asia ; ASEAN)”

Muhadi Sugiono, M.A.
Ketua Umum KIKE
“EU27 Pasca Brexit: Overview”

Webinar terdiri dari seminar pembuka dan 6 panel seminar pendukung yang menghadirkan 20 Akademisi dengan sub-tema sebagai berikut:
– Brexit dan Eksistensi Uni Eropa
– Transformasi Governance Uni Eropa
– Hubungan Internasional Uni Eropa

Forum terbuka untuk umum.
Segera registrasi melalui : http://bit.ly/WebinarEU27

Sampai bertemu di webinar!

Instagram Kami: kike_ices

Dear Colleagues and Friends,

Indonesian Community for European Studies (ICES)
Invites you to a National Webinar entitled:

“EU27: European Union Post Brexit”

Which will be held on
Wednesday-Thursday, November 18th-19th 2020
at 08.30 am – 04.00 pm (Jakarta Time)
via Zoom

Our Main Speaker:
H.E. Vincent Piket
EU Ambassador to Indonesia & Brunei Darussalam
Head of EU Delegation
“EU Response toward Brexit”

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
Head of International Relations Department University of Brawijaya
“Brexit from Non-European Perspectives”

Muhadi Sugiono, M.A.
Chairman of ICES
“EU 27 After Brexit Overview”

There’re also 6 panels with 20 speakers supporting various sub-themes in European Studies, including:
– Brexit and the Existence of the European Union
– European Union Governance Transformation
– European Union International Relations

This event is open to the public.
Register now through this link: http://bit.ly/WebinarEU27

We’re looking forward to your participation.

Instagram: kike_ices

Workshop Penyusunan Publikasi Uni Eropa Pasca Brexit
Ilustrasi cover buku
Ilustrasi cover buku

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa masih menjadi kajian yang menarik untuk dianalisa bersama. Terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi atau bahkan diprediksi untuk melihat masa depan kawasan ini dengan Uni Eropa sebagai aktor suprastruktural yang mengelola 27 negara anggotanya.
Oleh karena itu, pada hari Selasa, 12 Mei 2020 yang lalu, diselenggarakan Workshop untuk merancang publikasi ilmiah yang dapat berkontribusi pada kajian Uni Eropa. Workshop dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Uni Eropa Pasca Brexit’ ini dilaksanakan melalui media daring. Kegiatan ini berhasil menghadirkan 21 peserta berasal dari berbagai latar belakang profesi dan institusi.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum KIKE, Muhadi Sugiono berterimakasih atas komitmen para akademisi dan praktisi dalam menyusun publikasi ilmiah ini. Karya ilmiah ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi luaran pribadi, namun juga dapat menjadi referensi buku ajar pada studi Kawasan Eropa di berbagai universitas di Indonesia. Tersebarnya karya ilmiah di kalangan praktisi dan khalayak umum juga akan menjadi prestasi sendiri dimana itu berarti kajian Eropa perlahan mendapat tempat dan perhatian di masyarakat. Kesadaran terhadap pentingnya Kajian ini diharapkan dapat tumbuh dan mewarnai kajian-kajian lain yang telah ada sebelumnya.
Workshop ini terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama berupa pemaparan draft tulisan dari masing-masing peserta. Selanjutnya para dewan pakar KIKE diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atas presentasi tersebut. Hendra Manurung selaku ketua Dewan Pengawas dan Muhadi Sugiono secara bergantian memberikan masukan spesifik bagi peningkatan kualitas tulisan. Di akhir acara, sosialisasi terkait sistematika penulisan dan pengutipan disampaikan agar tulisan tersusun dalam format yang sama.

Seluruh tulisan ini nantinya akan disusun dalam tiga kategori tema bahasan. Pertama, yaitu bab Brexit dan Eksistensi Uni Eropa. Pada bab kedua, akan mengupas tentang Transformasi Governance Uni Eropa. Di bagian akhir, Hubungan Internasional Uni Eropa diprediksi dari berbagai sudut pandang.
Karya ini direncanakan rampung pada bulan Juni 2020 dan diharapkan dapat dinikmati pembaca sebelum tahun 2020 berakhir.(fvi)

Rancang Awal Kerjasama Kemitraan Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Untuk Kawasan Eropa
Pembahasan rancangan kerjasama kemitraan antara KIKE dan BPPPKK Kemlu RI

Audiensi KIKE ke kantor Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPK Kemlu RI) di Jakarta pada bulan Desember 2019 yang lalu membuahkan hasil yang positif dan ditindaklanjuti oleh BPPK dengan menawarkan kerjasama penelitian dan pengkajian dalam bentuk kemitraan yang dibahas bersama di Yogyakarta.

Pengurus KIKE Muhadi Sugiono (Ketua), Mutia Hariati Hussin (Sekretaris), dan Elistania (Bendahara) serta anggota KIKE Ali Muhammad menerima kehadiran perwakilan BPPK Kemlu RI pada 7 Februari 2020. Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa BPPK Kemlu RI, Ben Perkasa Drajat, didampingi tiga orang staf, secara langsung membahas agenda kerjasama di sekretariat KIKE. Pada pertemuan tersebut kedua pihak menyepakati kemitraan dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran untuk perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu potensi pengembangan kemitraan dalam bentuk kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian/pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat mengenai isu-isu hubungan internasional, khususnya di wilayah Eropa.

Pertemuan juga menyepakati disusunnya nota kesepahaman (MoU) sebagai kerangka legal yang mendasari kerjasama. Nota Kesepahaman ini dapat menjadi pijakan untuk kerjasama lanjutan dimasa yang akan datang. Kerjasama yang direncanakan akan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pencapaian kepentingan Indonesia di kawasan Eropa (fvi)

Audiensi Perdana Pengurus KIKE

Sejak resmi dideklarasikan pada 25 April 2019, Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) mulai menyusun dan merealisasikan sejumlah program kerja. Salah satu program kerja yang menjadi prioritas dari pengurus baru KIKE adalah melaksanakan audiensi ke sejumlah lembaga strategis. Kunjungan ini diharapkan dapat mengenalkan KIKE dan menjadikan KIKE sebagai mitra strategis lembaga-lembaga tersebut dalam bidang pendidikan, penelitian, perumusan kebijakan, dan lain-lain.

Drs.Muhadi Sugiono, M.A. selaku ketua KIKE mengawali rangkaian audiensi pada 12 Desember 2019 dengan mengunjungi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Lembaga negara ini memegang peranan paling penting dalam pencapaian kepentingan Indonesia di luar negeri. Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menerima langsung kunjungan tersebut dan menyambut positif kehadiran komunitas epistemik yang memiliki konsern pada kawasan Eropa dan Uni Eropa ini. Dengan kondisi yang masih tegang antara Indonesia dengan UE terkait isu kelapa sawit, Kehadiran lembaga seperti KIKE dianggap penting dalam mendukung pemerintah dalam mengkaji dan mempersiapkan langkah-langkah yang tepat dalam penanganannya. Tentu saja terhadap isu lainnya, keberadaan lembaga Think Tank Eropa pertama di Indonesia ini membuka peluang besar pada kerjasama di masa yang akan datang.

Pengurus KIKE bersama Dubes UE untuk Indonesia beserta staf

Masih pada hari yang sama, Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, Vincent Piket beserta staf menerima enam pengurus inti KiKE di kantornya di kawasan Jl.Jend.Sudirman, Jakarta. Bagi KIKE, lembaga ini adalah lembaga terpenting kedua setelah Kementerian Luar Negeri RI yang menjadi pusat kajian dan kerjasama terkait isu-isu di Eropa dan Uni Eropa khususnya. Piket mengharapkan KIKE dapat menjadi jembatan bagi Uni Eropa dalam pelaksanaan sejumlah program kerja mereka. Pertemuan ini juga membuka peluang inisiasi bagi KIKE ketika ingin membangun kerjasama di luar program yang telah dirancang UE.

Kunjungan akhir ditutup dengan diterimanya pengurus KIKE oleh Ben Perkasa Drajat, Kepala Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPPKK Amerop Kemlu RI). Badan ini yang secara spesifik merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Amerika dan Eropa. Dalam pembicaraan diketahui BPPPKK Amerop Kemlu RI telah pernah menjalin kerjasama mandiri dengan Universitas Bina Nusantara Universitas Brawijaya, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Gadjah Mada, Universitas Moestopo Beragama, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam kegiatan pendidikan.Universitas-universitas ini merupakan homebased para pengurus KIKE. Dengan mengetahui keberadaan KIKE, BPPPKK merasa sangat terbantu dalam upaya mengoptimalkan kajian Eropa di Indonesia. BPPPKK secara konkrit bermaksud menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan kerjasama yang lebih strategis.

Pengurus KIKE bersama Ketua BPPPKK Amerop Kemlu RI dan staf

Rangkaian kunjungan ke tiga institusi di atas memberi aura optimis bagi perjalanan KIKE di masa yang akan datang. Kehadiran KIKE diharapkan dapat memajukan kajian Eropa secara umum dan Uni Eropa secara khusus dengan beragam perspektif yang kaya dari pengkaji Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Kehadiran para pengurus dan anggota KIKE yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, pengusaha, jurnalis yang tertarik menggali Eropa lebih dalam bukan tidak mungkin membuat ‘jarak’ antara Indonesia dan Eropa semakin tipis dan menjdi lebih strategis. (fvi)

Deklarasi Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa

Sejumlah dosen ilmu hubungan internasional yang merupakan anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) mendeklarasikan pembentukan Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa (KIKE) di Pekanbaru, Riau, Kamis, 25/4/2019.

Pembentukan wadah ini didasari oleh keinginan untuk mengembangkan kajian Eropa pada kampus-kampus di Indonesia, khususnya pada program studi Ilmu Hubungan Internasional.

Inisiator sekaligus Koordinator KIKE, Muhadi Sugiono, mengatakan bahwa para pengkaji Eropa sebenarnya telah cukup intensif menjalin komunikasi. Beberapa pertemuan rutin telah dihelat sejak tahun 2015, membahas berbagai topik terkait pembelajaran mata kuliah Eropa di perguruan tinggi.

“Eropa sejak dulu menjadi kawasan penting di dunia. Perkembangan mutakhir dengan makin eksisnya integrasi Eropa menjadikan kawasan ini makin strategis. Indonesia sangat berkepentingan menjalin hubungan dengan kawasan ini. Itulah sebabnya kita perlu wadah permanen,” kata Muhadi.

Deklarasi pembentukan KIKE sebagai organisasi mandiri merupakan bagian dari “Workshop on Teaching and Researching Europe” yang berlangsung sejak tanggal 24 April 2019. Workshop ini diikuti oleh 35 peserta dari 26 perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah terkait Eropa.

Berbagai topik kajian dan penelitian menjadi bahasan forum selama dua hari. Termasuk soal keputusan Uni Eropa yang menolak masuknya produk kelapa sawit, khususnya CPO. Indonesia merespon kebijakan ini dengan mengancam boikot produk-produk asal Eropa.

“Padahal Uni Eropa itu tidak bisa digertak-gertak. Kita harus memahami Uni Eropa agar dapat memenangkan diplomasi ekonomi. Ini yang masih kurang. Makanya kita membentuk wadah ini, agar dapat memberi masukan kepada pemerintah,” kata Muhadi yang juga tercatat sebagai dosen HI Universitas Gadjah Mada ini.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat AIHII, Dr. Yusran, menyambut baik terbentuknya KIKE sebagai organisasi mandiri. Di dalam AIHII ada banyak komunitas epistemik yang mengkaji isu spesifik. Selain KIKE, ada komunitas pengkaji perbatasan, keamanan, Asia Timur, Timur Tengah, globalisasi dan masyarakat sipil, dan sebagainya.

“KIKE bisa menjadi role model bagi komunitas epistemik lainnya. Selama ini, kami di AIHII terus memberikan dukungan untuk aktivitas rekan-rekan komunitas epistemik. Setiap tahun, kita selenggarakan Konvensi Nasional AIHII yang mempertemukan semuanya,” jelas Yusran.

Dosen HI Universitas Budi Luhur Jakarta ini berharap langkah KIKE dapat diikuti oleh komunitas epistemik di lingkungan AIHII.(*)